Sherly-Sarbin Pastikan 700 Rumah Tidak Layak Huni 2025 Selesai

 

 

 

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe menunjukkan kemajuan signifikan sepanjang tahun 2025.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Maluku Utara, Hj. Musrifa Alhadar, menyampaikan rata-rata progres pembangunan RTLH sudah mencapai 80 persen, dengan sebagian wilayah sudah menuntaskan pengerjaan.

"Sebagian besar wilayah sudah mendekati penyelesaian, meski sebagian ada di kisaran 50 persen. Target kita semua selesai Desember tahun ini," ujar Musrifa pada Kamis, 20 November 2025.

BACA JUGA:50 Ribu Rumah di Malut Disasar BSPS

Capaian Pemerataan dan Wilayah Prioritas

Beberapa wilayah telah menuntaskan program RTLH, antara lain Kepulauan Sula dan Halmahera Selatan (Mandioli) yang mencapai 100% penyelesaian.

Sementara Kota Ternate sebagian telah rampung, sedangkan kabupaten lain seperti Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Halmahera Utara meraih progres rata-rata di atas 80 persen.

Program ini menjangkau tujuh kabupaten/kota: Kota Ternate, Kota Tidore, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, dan Halmahera Utara.

Kabupaten Pulau Taliabu belum masuk daftar penerima tahun ini karena masih menunggu penyelarasan data penerima berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Musrifa menjelaskan kendala yang dihadapi di Pulau Taliabu terkait dengan validasi data yang harus disesuaikan dengan DTSEN yang dikelola BPS.

Pemerintah provinsi optimis program dapat selesai tepat waktu dan berharap tidak ada penundaan ke tahun berikutnya.

"Kita targetkan 100 persen selesai Desember ini tanpa bergeser ke 2026," kata Musrifa.

Program RTLH menjadi prioritas yang diharapkan dapat menghapus permukiman tidak layak huni di Maluku Utara sekaligus mengangkat kualitas hidup keluarga berpenghasilan rendah.

Program ini juga merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menghadirkan hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

BACA JUGA:Revolusi Hunian Pesisir, Gubernur Sherly Pindahkan 50 Rumah Demi Keselamatan Warga

Sumber: