Peta Ketahanan Pangan Maluku Utara 2025: Pilar Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat

 

 

 

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) mengambil langkah strategis yang signifikan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025. Ini untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Pangan adalah hak dasar manusia dan menjadi bagian dari hak asasi yang pemenuhannya merupakan indikator keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kadri Laetje, mewakili Gubernur Maluku Utara.

Dia menggarisbawahi penyelenggaraan pangan harus aman, bermutu, cukup, serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

Hal ini didukung oleh Kepala Dinas Pangan Maluku Utara, Dheni Kadri, yang menekankan bahwa dengan pangan berkualitas akan terbentuk sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif.

"Dengan pangan yang aman dan bermutu, kita dapat membangun sumber daya manusia yang siap bersaing dalam kancah global," ujar Dheni.

BACA JUGA:Gerakan Pangan Murah: Strategi Ampuh Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Maluku Utara

Instrumen Penting Kebijakan Ketahanan Pangan

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau FSVA ini merupakan pelaksanaan Pasal 114 Undang-Undang Pangan.

Peta ini menjadi alat penting yang menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan di wilayah guna membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Kadri Laetje, juga mengapresiasi Dinas Pangan atas terselenggaranya bimbingan teknis ini sebagai langkah nyata mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan Maluku Utara.

"Kami berharap bimbingan teknis ini dapat meningkatkan kemampuan petugas teknis lapangan sesuai tiga pilar utama ketahanan pangan: ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan," pungkasnya.

BACA JUGA:Kapolda Maluku Utara Tegaskan Peran Bhabinkamtibmas untuk Ketahanan Pangan

Sumber: