APBD-P Maluku Utara 2025 Naik Drastis, Apa Dampaknya untuk Masyarakat?

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani nota kesepakatan terkait Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, sekaligus perubahan kebijakan anggaran APBD Perubahan 2025. 

Kesepakatan ini menjadi momen penting dalam arah pembangunan daerah yang penuh harapan.

Ketua DPRD Malut, Iqbal Rurai, menyatakan bahwa agenda KUA-PPAS bukan sebatas prosedur rutin. 

“Ini adalah titik pertemuan antara harapan rakyat dan realitas lapangan. KUA-PPAS merupakan peta jalan bagi kebijakan fiskal yang menghidupkan roda pembangunan daerah,” ujar Iqbal.

Dia mengingatkan proses penyusunan anggaran merupakan hasil diskusi panjang, negosiasi, dan evaluasi mendalam antara legislatif dan eksekutif. 

Walau terkadang menimbulkan perbedaan pendapat, hal tersebut memperkaya kualitas rencana pembangunan.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan apresiasi atas kerja keras DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai kesepakatan tepat waktu. 

“Keberhasilan ini membuka pintu bagi pelaksanaan program yang lebih optimal serta meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat,” katanya.

Sherly juga menambahkan bahwa konsistensi dalam mencapai target makro, seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, menjadi fokus utama dalam kebijakan anggaran ini.

BACA JUGA:Pergeseran Anggaran APBD 2025 Maluku Utara: Prioritaskan Sektor Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan

BACA JUGA:Strategi Atasi Defisit APBD, Gubernur Malut Dorong Optimalisasi PAD di Forum Kepala Daerah

Target dan Indikator Pembangunan APBD-P 2025

Meski ada perubahan dalam anggaran, target utama pembangunan di APBD induk tetap dijaga. Indikator kunci seperti tingkat kemiskinan berada pada kisaran 4,95–5,15 persen. 

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 14,90–16,00 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,80–4,00 persen.

Indeks modal manusia pun diupayakan tetap stabil di angka 0,48 persen dengan PDRB per kapita diperkirakan mencapai Rp80 juta sebagai indikator kemajuan ekonomi regional.

Sumber: