DPRD Malut Bergerak Cepat! Panja LHP BPK 2024 Dibentuk, Siap Sikat Masalah Anggaran Pemprov

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara mengambil langkah tegas dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024. 

Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Iqbal Ruray, pada Selasa, 10 Juni 2025.

Rapat paripurna tersebut menghasilkan keputusan penting terkait unsur pimpinan Panja. Muksin Amrin didapuk sebagai Ketua Panja, didampingi Debora Tongo-Tongo sebagai Wakil Ketua, dan Nazlatan Ukhra Kasuba sebagai Sekretaris. 

Ketiganya dipercaya untuk memimpin proses evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Pemprov Maluku Utara berdasarkan temuan BPK.

Ketua DPRD Iqbal Ruray menegaskan bahwa Panja memiliki waktu kerja selama dua minggu untuk menuntaskan seluruh tugas yang diamanatkan. 

Fokus utama Panja adalah menelaah dan mengevaluasi setiap poin dalam LHP BPK, demi memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

BACA JUGA:DPRD Malut Ultimatum Dikbud: DAK 2025 Wajib Transparan, Tak Ada Lagi Fee Siluman!

BACA JUGA:DPRD Maluku Utara Gebrak Sofifi! Dua Paripurna Sekaligus Bahas Isu Panas Reses & Temuan BPK

LHP BPK Segera Didistribusikan

Walau Panja telah resmi terbentuk dan siap bekerja, seluruh anggota masih menunggu distribusi dokumen LHP BPK. 

Iqbal berharap dokumen tersebut segera diterima dan diperbanyak agar bisa langsung dibedah oleh Tim Panja. 

Langkah ini penting untuk mempercepat proses evaluasi serta mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Dalam LHP BPK 2024, pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

Status ini menandakan adanya beberapa catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan bebas dari masalah.

Pembentukan Panja oleh DPRD Maluku Utara menandai komitmen serius dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah. 

Selama dua pekan ke depan, Panja akan bekerja ekstra untuk menindaklanjuti temuan BPK demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional di Maluku Utara.

BACA JUGA:Kabar Duka dari Tanah Suci: Anggota DPRD Asal Maluku Utara Meninggal Dunia

BACA JUGA:SKANDAL Perselingkuhan Polisi & Anggota DPRD Malut: Sidang Kode Etik Kompol SJ Segera Dimulai!

Sumber: