DPRD Malut Pacu Transformasi Digital, Hukum Mudah Dijangkau Hingga Pelosok

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara meluncurkan langkah strategis untuk mempercepat transformasi layanan hukum melalui pemanfaatan teknologi digital. 

Ketua Komisi I, Nazlatan Ukhra Kasuba, menegaskan bahwa inovasi ini sangat penting agar masyarakat di seluruh penjuru Malut. 

Termasuk wilayah pelosok, dapat mengakses layanan hukum secara mudah, cepat, dan efisien.

Pada 3 Juni 2025, Komisi I DPRD Malut melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. 

Kunjungan ini bertujuan menggali strategi dan solusi terbaik untuk mengakselerasi digitalisasi layanan hukum di daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat.

BACA JUGA:DRAMA HUKUM Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani: KPK Stop Penyidikan, Fokus Cari Keterlibatan Pihak Lain

BACA JUGA:Pemprov Maluku Utara dan Kejati Bangun Fondasi Hukum dan Jaminan Sosial Nelayan

Kunci Pemerataan Akses Hukum di Desa

Nazlatan menegaskan, pemanfaatan teknologi menjadi solusi utama agar proses hukum lebih cepat dan efisien. 

Terlebih, Komisi I DPRD Malut juga terus mendorong pemerataan jaringan internet ke desa-desa. Sehingga layanan hukum digital benar-benar bisa dirasakan hingga ke pelosok.

“Dengan teknologi, masyarakat pelosok pun kini bisa mendapatkan layanan hukum tanpa harus menempuh jarak jauh. Ini langkah konkret menuju pemerataan keadilan,” tegas Nazlatan.

Komisi I DPRD Malut berkomitmen untuk terus mengawal penerapan teknologi dalam sektor hukum. 

Upaya ini diharapkan dapat menciptakan sinergi optimal antara pemerintah dan masyarakat, serta menghadirkan layanan hukum yang transparan, cepat, dan inklusif bagi seluruh warga Maluku Utara.

BACA JUGA:OBH di Maluku Utara: Masyarakat Kurang Mampu Dapat Bantuan Hukum Gratis

BACA JUGA:DPRD Malut Bergerak Cepat! Panja LHP BPK 2024 Dibentuk, Siap Sikat Masalah Anggaran Pemprov

Sumber: