Strategi Gubernur Malut Hadapi Era Pasca-Nikel: Pendidikan, Teknologi dan Keadilan Fiskal

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Saat tampil dalam Indonesia Critical Minerals Conference 2025 yang digelar di Jakarta baru-baru ini, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos memaparkan strategi jangka panjang pembangunan daerah pasca-nikel.

Sherly menegaskan Maluku Utara harus bersiap menghadapi era ketika nikel sebagai tulang punggung ekonomi mulai menipis. 

Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu merumuskan langkah-langkah konkret agar daerah tetap tumbuh dan berkembang tanpa bergantung pada sumber daya tambang tersebut.

5 Pilar Strategi Pembangunan Maluku Utara

1. Diversifikasi Ekonomi yang Berkelanjutan

• Gubernur mendorong pengembangan sektor ekonomi non-tambang seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis lingkungan, pengolahan hasil perikanan secara berkelanjutan, serta penguatan sektor pertanian tropis dengan fokus pada industri kelapa, rempah-rempah, dan agroforestri.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Vokasional

• Pemerintah akan memperluas akses pendidikan vokasi dan politeknik yang sesuai dengan kebutuhan masa depan, tidak hanya untuk industri smelter tetapi juga teknologi terbarukan dan energi bersih. Beasiswa dan kemitraan global juga akan diperkuat agar generasi muda Maluku Utara menjadi tenaga ahli, insinyur, dan wirausahawan yang kompeten.

3. Industri Hijau dan Inovasi Teknologi

• Transformasi industri menuju energi bersih seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) menjadi prioritas. Hilirisasi nikel melalui produksi prekursor dan katoda untuk baterai kendaraan listrik juga didorong, termasuk insentif riset teknologi industri.

BACA JUGA:Melonjak Ekspor Maluku Utara 40.93%, Nikel Jadi Primadona, Nilai Tembus US$4,37 Miliar!

BACA JUGA:Ini Tantangan Besar Gubernur Sherly Tjoanda di Maluku Utara

4. Tata Kelola Lingkungan yang Berkelanjutan

• Sherly mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai tanggung jawab bersama. Pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan sebagai bentuk penghargaan atas sumber daya alam yang dimanfaatkan.

5. Keadilan Sosial dan Dana Bagi Hasil

• Sebagai provinsi penyumbang sekitar 40% ekspor nikel nasional, Maluku Utara layak mendapatkan skema dana bagi hasil yang lebih adil. Gubernur juga menekankan perlunya peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan keterlibatan tenaga kerja lokal di semua level.

Gubernur Sherly menegaskan Pemprov Maluku Utara tengah mengupayakan revisi skema dana bagi hasil sebagai bentuk keadilan fiskal yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Mengakhiri presentasinya, Sherly Laos menyampaikan pesan penting kepada peserta konferensi.

“Jika hari ini kita menambang logam, maka besok kita harus mampu menambang ilmu, kreativitas, dan inovasi,” pungkasnya.

BACA JUGA:Amankan Pembangunan di Malut, Gubernur Sherly Gandeng Polisi

BACA JUGA:Gubernur Sherly Laos Warning ASN Malut: Jangan Hanya Hadir, Tapi Harus Bekerja Nyata!

Sumber: