Gubernur Sherly Laos Gandeng KPK Wujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi di Maluku Utara

BACA JUGA:Gubernur Sherly Pelajari Sistem JAKI Jakarta, Bakal Diterapkan di Maluku Utara?

BACA JUGA:Momen Haru Pelepasan Calon Haji Maluku Utara 2025, Gubernur Sherly Tjoanda Beri Pesan dan Bantuan Spesial

Peran KPK Dampingi Pemerintah Daerah

Program MCP yang dijalankan KPK menjadi acuan utama dalam reformasi birokrasi di Maluku Utara. KPK tidak hanya memberikan evaluasi. 

Tetapi juga pendampingan dan supervisi agar tata kelola pemerintahan semakin transparan dan efisien.

Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK wilayah V, Didik Agung Widjanarko, menegaskan komitmen kepala daerah harus diwujudkan dalam implementasi rencana aksi yang konkret dan berkelanjutan. 

KPK siap menjadi mitra pemerintah daerah dalam menghilangkan celah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas.

BACA JUGA:Lindungi 4.746 Nelayan Malut, Gubernur Sherly Gandeng BPJS Ketenagakerjaan

BACA JUGA:Kado Sherly-Sarbin di Hardiknas 2025: Pendidikan Gratis Malut Resmi Diluncurkan

Sumber: