MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Maluku Utara hingga April 2025 telah mencapai angka fantastis, yakni Rp190,24 miliar.
Dana ini telah disalurkan kepada 3.299 debitur yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Malut, sebagai upaya mendorong pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut.
Kabupaten Halmahera Utara menempati posisi teratas sebagai daerah dengan penyaluran KUR terbesar, yakni Rp42,25 miliar kepada 719 pelaku usaha.
Fakta ini menegaskan peran Halmahera Utara sebagai poros ekonomi baru di Maluku Utara, menyaingi dominasi Kota Ternate yang selama ini menjadi pusat ekonomi provinsi.
Di sisi lain, realisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) di Maluku Utara masih tergolong minim, hanya Rp62 juta hingga April 2025.
Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi lebih agresif dalam memperluas akses pembiayaan ultra mikro, agar pelaku usaha kecil di daerah terpencil juga dapat menikmati manfaat program pemerintah.
Meskipun dihadapkan pada tekanan eksternal dan tantangan domestik, kinerja APBN di Maluku Utara pada Mei 2025 tetap solid.
BACA JUGA:KUR di Maluku Utara Tembus Rp125 Miliar
BACA JUGA:BAZNAS Malut Luncurkan BMF, Modal Usaha Tanpa Bunga untuk Pedagang Kecil
Pendapatan negara meningkat, neraca perdagangan surplus, dan pertumbuhan ekonomi regional terus positif.
Hal ini membuktikan bahwa instrumen fiskal dan kebijakan pemerintah berjalan efektif dalam menopang perekonomian daerah.
Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 43.516 penerima di 17 Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) pada lima kabupaten/kota.
Nah, Kota Ternate menjadi wilayah dengan penerima terbanyak. Namun, distribusi yang masih terpusat di Ternate menjadi tantangan tersendiri untuk memastikan dampak ekonomi yang merata di seluruh Maluku Utara.
Beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan program MBG antara lain keterbatasan pasokan bahan baku, sistem pembayaran berbasis virtual account, serta faktor geografis yang menyulitkan distribusi.
“Pentingnya kolaborasi lintas sektor. Mulai dari UMKM, BUMDes, koperasi, hingga swasta untuk mengatasi kendala tersebut dan memastikan manfaat program dirasakan secara merata,” kata Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Perbendaharaan Negara Malut, Muhammad Priandi.