Wamendagri Tegaskan Hilirisasi Nikel Maluku Utara Harus Rasakan Manfaat untuk Semua

 

 

 

 

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, mengingatkan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efisien, transparan, dan fokus pada kepentingan rakyat.

Terutama dalam konteks hilirisasi nikel di Maluku Utara. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Perencanaan dan Penganggaran APBD Perubahan 2025 serta APBD 2026 yang diadakan di Ternate pada Senin, 24 September 2025.

Dalam sambutannya, Bima Arya mengibaratkan Indonesia sebagai "Paradoks" dengan kekayaan alam yang melimpah.

Namun masih menghadapi sejumlah pekerjaan besar dalam pembangunan, terutama dalam pemanfaatan sumber daya secara optimal demi kemakmuran rakyat.

BACA JUGA:Strategi Gubernur Malut Hadapi Era Pasca-Nikel: Pendidikan, Teknologi dan Keadilan Fiskal

BACA JUGA:Melonjak Ekspor Maluku Utara 40.93%, Nikel Jadi Primadona, Nilai Tembus US$4,37 Miliar!

Pengelolaan APBD Fokus Pembangunan Nyata

Menurut Wamendagri, APBD tidak boleh bocor dan harus diarahkan untuk pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.

“Hilirisasi nikel harus benar-benar membawa perubahan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Bima Arya Sugiarto.

Sistem desentralisasi juga perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, birokrasi yang bersih, dan kolaborasi efektif antar lembaga agar tujuan pembangunan tercapai dengan baik.

Bima Arya menyoroti Maluku Utara yang saat ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia.

Tetapi masih menghadapi berbagai masalah seperti ketimpangan sosial, indeks pembangunan manusia yang rendah, serta tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi.

“Maluku Utara ibarat berada di persimpangan jalan antara kemakmuran dan ketimpangan,” ujarnya.

Sebab itu, pengembangan hilirisasi nikel harus membuahkan manfaat seluas-luasnya, bukan hanya bagi sektor industri tapi juga masyarakat umum.

Wamendagri menegaskan pentingnya pengembangan diversifikasi ekonomi di Maluku Utara guna mengurangi ketergantungan pada satu sektor saja, sehingga pembangunan bisa berkelanjutan dan inklusif.

Penekanan terakhir Bima Arya adalah agar pengelolaan APBD didesain sedemikian rupa sehingga manfaatnya nyata dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat daerah, bukan hanya menghasilkan angka pertumbuhan statistik.

BACA JUGA:Kunci Sukses Maluku Utara Ada di Hilirisasi Perikanan dan Pertanian

BACA JUGA:Maluku Utara Resmi Terapkan Manajemen Talenta ASN

Sumber: