Kasus Kekerasan Perempuan & Anak di Maluku Utara Naik Tajam: Total 222 Kasus!

 

 

 

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Data terbaru dari Simfoni-PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), hingga September 2025 tercatat 222 kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak di wilayah Maluku Utara.

Kota Ternate menjadi daerah dengan angka kasus tertinggi, menggapai 74 kasus, diikuti oleh Tidore Kepulauan dengan 48 kasus dan Halmahera Timur sebanyak 24 kasus.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus memperkuat koordinasi antar sektor penanganan kasus kekerasan tersebut.

“Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan butuh sinergi erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan masyarakat,” kata Sarbin saat membuka Forum Koordinasi dan Kerja Sama Aparat Penegak Hukum bersama penyedia layanan di Aula Cendrawasih, Rabu, 29 Oktober 2025.

BACA JUGA:Pergeseran Anggaran APBD 2025 Maluku Utara: Prioritaskan Sektor Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan

BACA JUGA:Tak Ada Lagi Anak Putus Sekolah di Maluku Utara, Ini Strateginya

Kekerasan yang Mulai Muncul dalam Budaya Lokal

Sarbin juga menyampaikan kekhawatirannya atas terkikisnya nilai budaya dan peradaban local. Ini dianggap menjadi salah satu pemicu meningkatnya kasus kekerasan tersebut di berbagai daerah Maluku Utara.

Ia menggambarkannya sebagai “gunung es” yang perlahan mulai muncul dan harus diantisipasi bersama.

“Kita harus terus waspada dan serius menanggapi kondisi ini agar tidak membesar,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Maluku Utara, Dessy Masyita Turuy, menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak.

“Forum ini memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa rasa takut dan bebas dari segala bentuk kekerasan,” jelasnya.

Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama antar instansi dan komunitas berbasis pelayanan agar perlindungan terhadap perempuan dan anak benar-benar terlaksana secara komprehensif.

Wakil Gubernur juga mengajak seluruh pihak agar bersyukur dan memikul tanggung jawab sebagai penyedia layanan demi kesejahteraan bersama.

BACA JUGA:Momen Mengharukan di SD GMIH Tedeng: Gubernur Sherly Tepati Janji ke Anak-anak

BACA JUGA:MBG Terbukti Tingkatkan Konsentrasi Anak

Sumber: