Lelang Jabatan Terbuka 8 Kepala Dinas, Gubernur Sherly Pastikan Birokrasi Profesional di Malut

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengonfirmasi rencana membuka seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk mengisi delapan posisi Kepala Dinas (Kadis) yang saat ini masih lowong. 

Proses ini merupakan bagian dari upaya memperkuat birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Menurut pernyataan resmi yang disampaikan Rabu, 30 April 2025, proses administrasi tengah diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah mendapatkan izin resmi, seleksi terbuka akan diumumkan secara publik.

Delapan jabatan Kepala Dinas yang masih kosong dan saat ini dijabat Pelaksana Tugas (Plt) meliputi Biro Kesra, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Biro BPBJ, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil), serta Biro Umum. 

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Dinas Kelautan dan Perikanan baru saja mengalami pergantian pejabat definitif.

BACA JUGA:100 Hari Kerja Sherly-Sarbin: Pendidikan Gratis untuk Semua Siswa Maluku Utara

BACA JUGA:Percepat Sertifikasi Aset Tanah, Gubernur Sherly Teken PKS dengan BPN Malut

Rotasi Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 

Sebagai bagian dari restrukturisasi birokrasi, Gubernur Sherly baru saja melakukan rotasi terhadap tiga pejabat pimpinan tinggi pratama (JPTP). 

Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/KEP/JPTP-MU/01/IV/2025 dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe.

Mutasi pejabat ini mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara dan bertujuan untuk menyegarkan organisasi serta meningkatkan kinerja pemerintahan.

Daftar Pejabat yang Dimutasi

Tiga pejabat yang dimutasi adalah:

1. Musrifah Alhadar, dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
2. Abdullah Assagaf, dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi Staf Ahli Gubernur.
3. Miftah Baay, dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan bahwa mutasi dan rotasi pejabat merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi. Ia berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan menunjukkan kinerja maksimal demi kemajuan pemerintahan.

“Mutasi ini adalah langkah strategis untuk memperkuat birokrasi. Kami menuntut integritas dan dedikasi tinggi dari para pejabat,” ujarnya.

BACA JUGA:ASN Maluku Utara Poligami Tanpa Izin, Istri Sah Lapor ke BKD dan Polisi

BACA JUGA:ASN Maluku Utara Jangan Sebarkan Informasi Hoaks!

Proses Seleksi Terbuka 

Sumber: