Revolusi ‘Belanja Masalah’ Gubernur Sherly: Solusi Cepat Bangun Maluku Utara

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, berhasil mencuri perhatian publik lewat metode inovatif bernama belanja masalah.

Hal ini tidak hanya efektif. Tetapi juga efisien mengakomodasi aspirasi warga. Strategi ini pertama kali dikenalkan selama Ramadan 1446 Hijriah untuk mengatasi kerusakan di jalan dan jembatan.

Kemudian diperluas ke program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan penyediaan listrik bagi masyarakat.

Dalam program tersebut, Gubernur Sherly melibatkan langsung masyarakat dengan menyediakan formulir daring yang mudah diakses untuk melaporkan kondisi jalan, jembatan, dan rumah mereka lengkap dengan dokumentasi foto.

Cara ini tidak hanya cepat namun juga hemat anggaran dibandingkan survei lapangan konvensional oleh tim khusus.

Melalui unggahan di akun media sosial resmi, Sherly mengumpulkan lebih dari 200 laporan kerusakan dari berbagai wilayah di Maluku Utara.

Data tersebut kemudian dianalisis oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bawah Plt. Kepala Dinas Risman Iriyanto Djafar, yang memetakan status kelayakan jalan menurut kategori administrasi dari jalan tanpa status hingga jalan nasional dengan estimasi biaya perbaikan mencapai Rp8 triliun.

BACA JUGA:Heboh! Gubernur Sherly Buka 12 Ribu Loker Panjat Kelapa, Siapa Berminat?

BACA JUGA:Gubernur Sherly Janji Bangun Infrastruktur Jalan Oba Selatan

Hilangkan Birokrasi yang Panjang

Kini, pendekatan serupa diadaptasi untuk membantu warga kurang mampu lewat program “Maluku Utara Terang” dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Gubernur Sherly bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan fokus pada lingkungan tempat tinggal yang sehat dan layak.

Sherly menjelaskan, “Kondisi rumah yang baik dan penerangan memadai akan mendukung proses belajar anak, kesehatan keluarga, serta kesejahteraan batin. Ini dasar penting pembangunan manusia.”

Model “belanja masalah” ini juga mendapat sambutan positif dari DPRD. Anggota DPRD, Muksin Amrin, menilai metode ini lebih progresif.

Karena menghilangkan birokrasi panjang dan menjangkau langsung Masyarakat. Termasuk area terpencil yang kerap sulit diakses oleh aparat pemerintah.

“Mekanisme baru ini memperbesar peluang warga berkontribusi dalam pengawasan pembangunan dan pelaporan kebutuhan daerah,” kata Muksin.

Strategi ini diharapkan meningkatan efektifitas penanganan problem sosial sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan wilayah Maluku Utara.

BACA JUGA:Dihadapkan Proses Hukum, 11 Warga Maba-Sangaji Dapat Tunjangan dari Gubernur Sherly

BACA JUGA:Dukung Zakat, Gubernur Sherly Borong Baznas Award 2025

Sumber: