Maluku Utara Perkuat Benteng Pertahanan Bencana

Maluku Utara Perkuat Benteng Pertahanan Bencana

Maluku Utara Perkuat Benteng Pertahanan Bencana--

MALUKUUTARA.DISWAY.ID – Pemprov Maluku Utara memulai langkah strategis dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) 2025-2029. 

Sebuah rapat persiapan dan rancangan awal yang krusial telah dilaksanakan pada Rabu, 6 Agustus 2025, di Penginapan Yusmar, Sofifi, menandai komitmen serius daerah ini dalam mitigasi bencana.

Dalam sambutan Gubernur Sherly Tjoanda yang dibacakan oleh Kepala BPBD Maluku Utara, Fehby Alting, ditegaskan arah kebijakan penanggulangan bencana harus selaras dengan visi nasional. 

Khususnya delapan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini menunjukkan integrasi antara agenda pembangunan pusat dan daerah.

"Salah satu dari Asta Cita itu adalah memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur. Termasuk penanganan bencana," tutur Fehby Alting, mengutip pernyataan Gubernur. 

Ini menyoroti pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek fisik. Tetapi juga sosial dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana.

BACA JUGA:Maluku Utara Tunjukkan Patriotisme! Gubernur Sherly Tjoanda Jadi Inspektur Upacara HUT RI ke-80

BACA JUGA:Putra Maluku Utara Duduki Kursi Komisaris Jakpro

Pilar RPJMD Maluku Utara 2025-2029

Sejalan dengan semangat tersebut, Rancangan Awal RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025–2029 memuat misi kelima yang krusial: mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi berbasis kearifan lokal dalam masyarakat yang aman, nyaman, dan harmonis menuju pembangunan berkelanjutan. 

Misi ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan memanfaatkan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan.

Arah kebijakan pembangunan Maluku Utara akan diarahkan pada peningkatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana. 

Ini mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kerja sama antar-lembaga dan kemitraan, serta optimalisasi sistem informasi kebencanaan. 

Langkah-langkah ini dirancang untuk menciptakan ekosistem penanggulangan bencana yang lebih responsif dan terkoordinasi.

Berbagai program inovatif juga menjadi fokus utama. Ini termasuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota.  

Sumber: