Maluku Utara Bersiap Swasembada Telur 2026: Strategi Cerdas dan Harga Terjangkau

Maluku Utara Bersiap Swasembada Telur 2026--
MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Maluku Utara menetapkan program ambisius untuk mencapai swasembada telur pada tahun 2026.
Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan telur dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Gubernur Sherly Tjoanda Laos mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Pemprov akan mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas pendukung agar target ini dapat direalisasikan secara optimal.
Saat ini, harga telur di Maluku Utara berada pada kisaran Rp2.000 sampai Rp2.500 per butir karena pasokan masih bergantung pada pengiriman dari Surabaya lewat jalur laut.
Kondisi ini menyebabkan fluktuasi harga yang tidak stabil dan membebani konsumen. Oleh karenanya, swasembada telur menjadi solusi penting untuk menurunkan harga sekaligus meningkatkan ketahanan pangan.
BACA JUGA:Waspada! Penipuan Berkedok Gubernur Maluku Utara, Keluarga Korban KM Barcelona VA Jadi Target
BACA JUGA:Gubernur Sherly Tjoanda Buka Jalan Hilangkan Blank Spot Internet di Maluku Utara
Kolaborasi Strategis dengan Universitas Khairun
Untuk mendukung pengembangan ini, Pemprov Malut menggandeng Universitas Khairun dalam program pembibitan ayam petelur berkualitas.
Selain itu, kerja sama erat dengan pihak swasta dilakukan untuk menyediakan lahan jagung seluas 2.000 hektare sebagai pakan unggulan.
Model sinergi ini diharapkan mampu menciptakan produksi telur yang berkelanjutan, efisien, dan kompetitif.
Program swasembada telur adalah bagian dari agenda besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Maluku Utara 2025-2029.
Fokus utama mencakup transformasi digital, pemerataan pendidikan, pengembangan sumber daya manusia aparatur negeri, penguatan infrastruktur, dan peningkatan kinerja sektor pertanian. Semua lini diharapkan bersinergi demi keberhasilan program ini.
Gubernur Sherly juga menggarisbawahi pentingnya keamanan wilayah sebagai landasan utama pembangunan provinsi kepulauan seperti Maluku Utara.
Karena itu, kerja sama dengan Polda Maluku Utara sangat strategis guna menjaga kondusivitas regional, mencegah gangguan, dan menciptakan iklim investasi serta produksi yang kondusif.
Sumber: