Gubernur Sherly: Lawan Korupsi Tanpa Kompromi!

Hal ini tercermin dari Indeks Kepuasan Publik Maluku Utara tahun 2024 yang mencapai 78,25 persen, dan terus berupaya ditingkatkan melalui reformasi birokrasi.

Dalam arahannya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Gubernur selalu menekankan pentingnya etika, kepatutan, dan empati dalam merancang program. Setiap dana APBD harus kembali kepada rakyat sebagai manfaat nyata, bukan sekadar formalitas.

BACA JUGA:Skandal Korupsi di Malut: 6 Proyek Bermasalah, Kerugian Negara Capai Miliaran Rupiah

BACA JUGA:Gubernur Sherly Laos Gandeng KPK Wujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi di Maluku Utara

Pengawasan KPK & Peringatan Integritas ASN

Sejalan dengan komitmen Gubernur, KPK juga terus mengawasi integritas ASN di Pemprov Maluku Utara. Ketua Satgas Pencegahan dan Penindakan KPK Wilayah 5, Abdul Haris, mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan integritas agar kejadian OTT tidak terulang kembali.

Selain itu, KPK menyoroti pengelolaan hutang Pemprov, mengingatkan agar pembayaran hutang pihak ketiga harus didasarkan pada hasil audit eksternal dari BPKP untuk memastikan transparansi dan akurasi.

Abdul Haris menegaskan harapan agar pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe dapat terus menjaga integritas dan menjauhkan diri dari praktik korupsi. 

Upaya ini diharapkan mampu membawa Maluku Utara ke arah pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

BACA JUGA:Mantan Bendahara Sekretariat Daerah Malut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Anggaran Konsumsi

BACA JUGA:Ini Strategi Gubernur Sherly Geser Anggaran Tahap Lima

Sumber: