Gubernur Sherly Gandeng Bank Tanah, Wujudkan Revolusi Hilirisasi Kelapa Malut

Gubernur Sherly Gandeng Bank Tanah, Wujudkan Revolusi Hilirisasi Kelapa Malut-s_tjo -Instagram
MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menginisiasi kerja sama dengan Badan Bank Tanah untuk mengoptimalisasi pemanfaatan area tanah tidur yang luas.
Ini sebagai salah satu upaya strategis dalam mengembangkan hilirisasi komoditas kelapa, yang dikenal pula dengan sebutan ‘emas hijau’ di provinsi tersebut.
Sherly menuturkan terdapat sekitar 200.000 hektare lahan penggunaan lain (APL) yang memiliki peluang dialihfungsikan dengan pemberian hak guna usaha (HGU) untuk pengembangan sektor hilirisasi kelapa.
Menurutnya, pemanfaatan optimal lahan tersebut dapat memperkuat basis pertumbuhan ekonomi berbasis agroindustri di Maluku Utara.
“Dengan dukungan Badan Bank Tanah, kami berharap tanah tidur yang selama ini kurang termanfaatkan bisa dipakai untuk mendukung industri hilirisasi kelapa, sehingga memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan petani,” ujar Gubernur Sherly.
BACA JUGA:Usai Loby AHY, Gubernur Sherly Optimis Produk Kelapa Jadi Devisa Triliunan Rupiah
BACA JUGA:Heboh! Gubernur Sherly Buka 12 Ribu Loker Panjat Kelapa, Siapa Berminat?
Mendukung Pembangunan Ibu Kota Sofifi
Selain fokus pada pengembangan sektor kelapa, Sherly juga menekankan kebutuhan lahan sekitar 200 hektare untuk pembangunan infrastruktur dasar ibu kota Maluku Utara. Yaitu Sofifi.
“Kami ingin membangun Sofifi secara terpadu agar menjadi ibu kota yang fungsional dan modern,” ujarnya.
Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menyatakan komitmennya mendukung inisiatif Pemerintah Provinsi untuk mengubah tanah tidur menjadi aset produktif.
Saat ini, Badan Bank Tanah mengelola 3.890 hektare lahan di Halmahera Selatan yang akan diprioritaskan untuk sektor agromaritim dan kelapa dalam.
“Kami siap berkolaborasi dan bekerja sama dengan Pemprov Maluku Utara serta seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan di wilayah ini,” tegas Hakiki.
Sementara itu, Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Perdananto Aribowo, menambahkan rencana kerja sama ini akan segera dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara kedua belah pihak.
Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam mempercepat pengelolaan tanah yang produktif dan adil.
“Kolaborasi ini tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tapi juga memastikan tata kelola tanah dilakukan secara transparan dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” terang Aribowo.
BACA JUGA:Bertemu Menkeu Purbaya, Gubernur Sherly Blak-Blakan Ungkap Krisis Keuangan Maluku Utara
BACA JUGA:Sherly Laos dan Muzakir Manaf Tuntut Solusi Pemangkasan Dana Transfer Daerah
Sumber: