Sherly Laos dan Muzakir Manaf Tuntut Solusi Pemangkasan Dana Transfer Daerah

 

 

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan harapan besar agar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bisa memberi jalan keluar atas pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD).

Mereka menekankan agar pembangunan infrastruktur dan kelancaran layanan pemerintahan di daerah tetap terjaga meski ada pengurangan dana dari pusat.

Dalam pertemuan di Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025, Sherly mengemukakan saat ini dana yang diterima daerah terutama Maluku Utara, sudah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional rutin.

“Dana transfer pusat saat ini hampir sepenuhnya terserap untuk belanja rutin, sehingga ruang fiskal daerah sangat sempit,” jelas Sherly.

Sherly menjelaskan alokasi dana pusat ke Provinsi Maluku Utara tahun 2025 mencapai sekitar Rp10 triliun.

Namun untuk tahun 2026 diprediksi menurun drastis menjadi Rp6,7 triliun. Pengurangan sekitar Rp3,5 triliun itu paling besar terjadi pada pos Dana Bagi Hasil (DBH) yang dipangkas hingga 60 persen.

Sudah dapat dipastikan hal ini berdampak pada kemampuan daerah dalam mendanai proyek pembangunan.

BACA JUGA:Usai Loby AHY, Gubernur Sherly Optimis Produk Kelapa Jadi Devisa Triliunan Rupiah

BACA JUGA:Gubernur Sherly Usung Misi Malut Bebas Korupsi Dana Desa 2026

Seruan Para Gubernur untuk Revisi Kebijakan

Para kepala daerah, termasuk Sherly, telah menyuarakan aspirasi mereka langsung kepada Menteri Keuangan agar kebijakan pengurangan dana ini ditinjau kembali agar program pembangunan vital tidak terganggu.

Mereka menekankan agar pemotongan tidak berlanjut guna menghindari perlambatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sherly menuturkan jika dana transfer terus dipangkas, program pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta pembiayaan gaji P3K akan sangat terhambat.

“Kami berharap kementerian bisa mencari solusi agar pembangunan dan belanja pegawai tetap berjalan dan pertumbuhan ekonomi terjaga,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji untuk mendiskusikan opsi terbaik dalam rangka menjaga keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah tanpa mengorbankan kebutuhan vital daerah.

Sherly menambahkan kemungkinan dana yang terpotong akan direalokasi melalui kementerian dan lembaga terkait sebelum disalurkan lagi ke daerah dengan skema program yang sudah ditentukan pemerintah pusat.

Hal senada disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang biasa disapa Mualem, juga menegaskan harapannya agar tidak ada pemotongan dana Transfer ke Daerah.

Menurut Mualem, pengurangan dana hanya akan memperberat beban pemerintah provinsi dan menghambat pembangunan daerah.

“Kami sepakat agar anggaran dari pusat tidak dikurangi supaya pembangunan tetap lancar,” katanya.

Pertemuan antara Menteri Keuangan dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tersebut juga dihadiri beberapa kepala daerah lain.

Seperti Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, yang bersama-sama membahas penguatan sinergi fiskal melalui skema TKD dan DBH demi kemajuan daerah.

BACA JUGA:Gubernur Sherly: Kesejahteraan Petani-Nelayan Malut Belum Sejalan dengan Laju Ekonomi

BACA JUGA:Revolusi Pendidikan di Maluku Utara: Gubernur Sherly Ciptakan Masa Depan Tanpa Biaya

Sumber: