Kementerian Khusus untuk Tamu Allah

 

Indonesia mencatat sejarah baru dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Inisiatif strategis ini lahir dari visi untuk memuliakan Tamu Allah SWT melalui layanan yang prima, transparan, dan berkeadilan.

--------------------------------------------------------

SEBELUMNYA pengurusan haji dan umrah berada di bawah berbagai kementerian seperti Agama, Kesehatan, dan Luar Negeri yang membuat koordinasi kerap terlambat dan tidak efisien.

Dengan hadirnya kementerian tunggal yang dipimpin Menteri K.H. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim dan Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak, seluruh proses mulai pendaftaran, manasik, akomodasi, hingga perlindungan jamaah di Tanah Suci akan terkelola dalam satu entitas.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya layanan terbaik dan menekan biaya haji agar lebih terjangkau masyarakat.

Rencana investasi pada infrastruktur seperti pembangunan Kampung Haji di Jeddah dan Mekah yang ditargetkan selesai tahun 2028 memperkuat visi pelayanan maksimal.

Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menandai transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Tugasnya memperketat pengawasan kuota haji dan mempermudah administrasi. DPR optimis penghapusan Tim Petugas Haji Daerah dan penguatan kuota yang terkontrol melalui kementerian baru ini akan mengatasi antrean panjang dan meningkatkan kualitas layanan secara signifikan.

Dampak Positif Pembentukan Kementerian

Kementerian Haji dan Umrah membawa banyak keuntungan, seperti pelayanan yang terkoordinasi di seluruh tahapan perjalanan ibadah, transparansi anggaran, dan perlindungan maksimal bagi jamaah.

Terutama lansia dan jamaah rentan. Pengelolaan anggaran secara efektif dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pun akan bersinergi dengan fasilitasi operasional kementerian. Selain itu, komunikasi diplomatik dengan Arab Saudi semakin intensif, mendukung kelancaran kuota, visa, dan masalah lain di lapangan.

Meski menjadi entitas baru, kementerian ini tetap berkolaborasi erat dengan kementerian lain terkait seperti Kesehatan, Luar Negeri, dan Perhubungan untuk memastikan layanan menyeluruh dan sistematis.

Peralihan kewenangan dari Kementerian Agama sudah berjalan, dengan kantor wilayah di daerah bertransformasi menjadi perwakilan kementerian baru.

Kenyamanan Jamaah Jadi Prioritas

Penggunaan sistem digital seperti Siskohat dan Mecca Route mempercepat proses pendaftaran dan imigrasi, menambah kenyamanan jamaah.

Program "Haji Ramah Lansia" memberikan perhatian khusus bagi jamaah lanjut usia agar ibadah mereka nyaman dan sesuai kebutuhan fisik.

Ketua MUI, KH M Cholil Nafis, dan PBNU mengapresiasi pembentukan kementerian ini sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan antrean panjang, pengelolaan dana, dan peningkatan layanan.

Bersama dengan dukungan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), kementerian baru ini diyakini akan membawa perbaikan fundamental dalam tata kelola, profesionalisme, dan perlindungan jamaah.

Dengan struktur berdedikasi penuh, Kementerian Haji dan Umrah menjadi tonggak sejarah baru dalam pelayanan ibadah haji Indonesia, menjanjikan pengalaman spiritual yang aman, nyaman, dan bermartabat sesuai dengan standar terbaik dunia.

 

SELENGKAPNYA BACA DI https://disway.id/read/897548/tamu-allah-harus-dimuliakan

Sumber: