Visi Maluku Utara 2025-2029: Enam Misi dan 18 Program Aksi Siap Dijalankan

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Maluku Utara secara resmi menyerahkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Gubernur Sherly Tjoanda Laos kepada Ketua DPRD Maluku Utara, Ikbal Ruray, dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD.

Penyerahan Ranwal RPJMD ini bertepatan dengan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara terkait laporan keuangan daerah. Dokumen RPJMD berisi visi, misi, program, serta kebijakan pembangunan yang akan menjadi pedoman selama lima tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.

Menurut Kepala Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, setelah penyerahan dokumen, DPRD akan melakukan pembahasan selama 10 hari kerja. 

Selanjutnya, hasil pembahasan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh gubernur dan pimpinan DPRD. Dokumen ini kemudian akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari pendekatan top-down lintas kementerian dan lembaga.

Masukan dari pemerintah pusat akan digunakan untuk menyempurnakan RPJMD melalui forum Musrenbang, yang mengedepankan pendekatan partisipatif atau bottom-up. 

Setelah penyempurnaan, dokumen rancangan akhir akan direviu oleh Inspektorat (APIP) sebelum diserahkan kembali ke DPRD sebagai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

BACA JUGA:Ini Daftar Jabatan Kosong di Pemprov Maluku Utara dan Proses Seleksi Terbuka 2025

BACA JUGA:Pemprov Maluku Utara dan Kejati Bangun Fondasi Hukum dan Jaminan Sosial Nelayan

Enam Misi Utama dan 18 Program Aksi 

RPJMD Maluku Utara 2025-2029 mengusung visi besar: “Menjaga Keberagaman dan Pemerataan Pembangunan Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan.” 

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan enam misi utama dan 18 program aksi yang akan dijalankan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, didukung oleh 172 program perangkat daerah.

Misi 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Fokus pada transformasi sosial melalui pengembangan SDM berkualitas dan berdaya saing. Program aksi meliputi pembangunan rumah sakit bertaraf nasional, layanan kesehatan gratis, pemberian makanan bergizi bagi kelompok rentan, pengembangan fasilitas olahraga, pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta pendidikan gratis dan beasiswa.

Misi 2: Kemandirian Ekonomi Berkelanjutan

Mendorong diversifikasi ekonomi dan hilirisasi sumber daya unggulan seperti perikanan, kelapa, dan rempah. Program aksi mencakup pengadaan alat tangkap nelayan, pengembangan UMKM berbasis budaya, percepatan pembangunan destinasi wisata, serta penguatan ekonomi digital desa dan kreativitas pemuda.

Misi 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Inklusif

Meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi layanan, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan pemerintah. Terdapat 27 program perangkat daerah yang mendukung transformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Sumber: