Ini Daftar Jabatan Kosong di Pemprov Maluku Utara dan Proses Seleksi Terbuka 2025

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Maluku Utara tengah mengalami kekosongan di sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) pada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Posisi-posisi tersebut sementara diisi oleh pelaksana tugas (Plt) guna menjaga kelancaran operasional pemerintahan. 

Kekosongan ini terjadi akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun atau dipindahkan ke jabatan lain.

Daftar Jabatan Kosong di Pemprov Malut 

Beberapa OPD yang mengalami kekosongan jabatan antara lain:

• Dinas Sosial
• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
• Dinas Perhubungan (pejabat definitif diberhentikan sementara)
• Dinas Pertanian
• Badan Kepegawaian Daerah
• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Dinas Kelautan dan Perikanan
• Biro Pengadaan Barang dan Jasa
• Kepala Biro Umum
• Biro Kesejahteraan Rakyat

Sementara jabatan lain masih dijabat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat pada masa pemerintahan sebelumnya.

BACA JUGA:Lelang Jabatan Terbuka 8 Kepala Dinas, Gubernur Sherly Pastikan Birokrasi Profesional di Malut

BACA JUGA:Begini Strategi Pemprov Malut Salurkan DBH

Rencana Seleksi Terbuka 

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, berencana menggelar seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk mengisi delapan jabatan kepala dinas yang saat ini kosong.

Proses seleksi ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Saat ini kami sedang mengajukan proses administrasi kepada BKN dan Kemendagri. Setelah mendapat persetujuan, seleksi terbuka akan diumumkan secara resmi,” ujar Gubernur Sherly.

Langkah seleksi terbuka ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. 

Gubernur Sherly menegaskan pengisian jabatan strategis ini penting agar roda pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien.

Selain seleksi terbuka, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga melakukan rotasi terhadap beberapa pejabat pimpinan tinggi pratama. 

Pada akhir April 2025, tiga pejabat telah dimutasi untuk menyegarkan organisasi dan meningkatkan kinerja pemerintahan.

Pejabat yang Dimutasi:

• Musrifah Alhadar, dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
• Abdullah Assagaf, dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi Staf Ahli Gubernur
• Miftah Baay, dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber: