Kota Ternate Sabet Predikat Terbaik Penanganan Stunting se-Malut

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Maluku Utara secara resmi mengumumkan hasil evaluasi kinerja percepatan penurunan stunting bagi seluruh kabupaten dan kota dalam acara Musrenbang RKPD 2027. 

Berdasarkan penilaian ketat terhadap delapan aksi konvergensi, Kota Ternate berhasil menduduki posisi puncak sebagai daerah terbaik pertama dalam penanganan stunting di Bumi Moloku Kie Raha.

Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, kepada Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate pada Kamis (7/5/2026). 

Keberhasilan Ternate dinilai berkat konsistensi pemerintah kota dalam mengintegrasikan program kesehatan mulai dari tingkat kelurahan hingga pusat kota secara digital dan terukur.

"Penghargaan ini adalah bukti nyata komitmen kuat kepala daerah dalam membangun fondasi SDM masa depan. Kita tidak boleh main-main dengan urusan gizi anak bangsa jika ingin Maluku Utara bangkit dan bersaing secara global," kata Gubernur Sherly Tjoanda.

Halteng & Tidore Kepulauan Masuk Tiga Besar

Selain Kota Ternate, dua daerah lainnya juga menunjukkan performa luar biasa dalam menekan angka tengkes. 

Kabupaten Halmahera Tengah sukses menyabet gelar terbaik kedua, disusul oleh Kota Tidore Kepulauan di posisi terbaik ketiga.

Berikut rincian penyerahan penghargaannya:

1. Terbaik I (Kota Ternate): Diserahkan oleh Gubernur Sherly Tjoanda kepada Wali Kota M. Tauhid Soleman.
2. Terbaik II (Halmahera Tengah): Diserahkan oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe kepada Wakil Bupati Ahlan Djumadil.
3. Terbaik III (Kota Tidore Kepulauan): Diserahkan oleh Sekprov Samsuddin A. Kadir kepada Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan.

Pencapaian Halmahera Tengah (Halteng) menjadi sorotan karena berhasil mengoptimalkan dana CSR industri di wilayahnya untuk dialokasikan pada pemenuhan gizi anak-anak di lingkar tambang.

Penentuan pemenang didasarkan pada audit menyeluruh terhadap 8 Aksi Konvergensi yang meliputi tahap perencanaan yang matang, sinkronisasi anggaran, pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif, hingga kualitas monitoring program di lapangan.

Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa penilaian ini bukan sekadar seremoni, melainkan evaluasi objektif atas penggunaan dana desa dan APBD yang harus berdampak langsung pada berat badan dan tinggi badan balita. 

Daerah yang mendapat penghargaan terbukti mampu menurunkan angka prevalensi stunting secara signifikan dalam kurun waktu satu tahun terakhir (2025-2026).

Melalui momentum Musrenbang RKPD 2027 ini, Gubernur Sherly Tjoanda meminta seluruh bupati dan wali kota yang belum masuk tiga besar untuk segera melakukan akselerasi.

Penanganan stunting tetap menjadi prioritas utama pembangunan SDM demi mencetak generasi emas Maluku Utara.

Sumber: