Gubernur Sherly Tjoanda Tekankan Revisi RKTP 2015-2034 untuk Masa Depan Kehutanan Malut

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menggarisbawahi pentingnya revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) 2015-2034 sebagai basis pengelolaan hutan untuk dua dekade mendatang.

 

Dalam diskusi terfokus (FGD), dia menjelaskan revisi ini bukan sekadar proses administratif rutin, melainkan langkah strategis mengikuti perubahan kebijakan nasional, dinamika politik, dan agenda pembangunan daerah sesuai RPJMD 2025-2029.

 

“Saya ingin revisi ini menjadi landasan kuat agar pengelolaan hutan Maluku Utara bisa lebih adaptif dengan perkembangan zaman serta mendukung target pembangunan berkelanjutan,” tegas Gubernur Sherly.

 

Gubernur juga menyampaikan potensi besar Maluku Utara di sektor perumahan, pemukiman sosial, dan perkebunan yang harus dioptimalkan.

 

Saat ini, lahan seluas 252.813 hektare telah dialokasikan untuk 41.000 kepala keluarga, namun efektivitas pemberdayaan penerima manfaat belum maksimal.

 

Karena itu, FGD diharapkan mampu mengeluarkan rekomendasi konkret guna meningkatkan fungsi dan pemanfaatan lahan tersebut secara berkelanjutan.

 

Kegiatan ini dihadiri tak kurang dari 80 peserta yang terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Maluku Utara, unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan setempat, akademisi, profesional, LSM, hingga komunitas lokal.

BACA JUGA:Gubernur Sherly Targetkan Seluruh Pelatih Sepak Bola Maluku Utara Berlisensi B dalam 5 Tahun

 

Tiga Pilar Utama RKTP 2015-2034

 

Revisi fokus pada tiga pilar utama yakni:

 

Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk mendukung pengembangan komunitas, perumahan, dan perkebunan berkelanjutan.

Peningkatan sinergi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan hutan sosial.

Penyesuaian kebijakan kehutanan dengan agenda nasional untuk menjamin produksi hasil hutan yang berkelanjutan.

Menyoroti sektor pertanian, Gubernur Sherly menegaskan perlunya dukungan nyata. Saat ini, produksi kelapa daerah baru mencapai 158.000 butir, jauh dari potensi optimal yang mampu mencapai lebih dari satu juta butir.

 

Kebutuhan pendanaan yang besar juga menjadi tantangan, dengan estimasi kebutuhan sekitar Rp4 miliar per tahun untuk program petani.

 

"Dengan pendanaan yang tepat, kita bisa menyediakan minimal 100.000 paket bantuan untuk petani, sehingga produksi kelapa dapat ditingkatkan hingga 1,2 juta butir per tahun," jelasnya.

 

Gubernur mengajak kementerian, LSM, dan sektor swasta untuk bersinergi dalam mengoptimalkan pengelolaan lahan dan sumber daya alam di Maluku Utara.

 

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden atas dukungan yang diberikan, berharap program-program kehutanan dan pertanian segera terealisasi demi kesejahteraan warga Malut.

BACA JUGA:Wisata Selam Maluku Utara Menggeliat, Gubernur Sherly Pastikan Keuntungan untuk Warga Hiri

Sumber: