MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku Utara sangat tinggi.
Yaitu mencapai 32% sampai kuartal kedua tahun 2025, hal tersebut belum dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya petani dan nelayan.
Menurut Sherly, pertumbuhan yang besar itu tidak tersebar merata. Karena fokus ekonomi lebih banyak berada di sektor industri dan perusahaan besar.
Sementara kebutuhan pangan masih banyak dipasok dari luar daerah.
Sherly menjelaskan bahwa walau ekonomi tumbuh pesat dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto sekitar Rp60 triliun, masyarakat terutama petani dan nelayan tidak mendapat manfaat yang layak.
Contohnya, bahan pangan untuk satu kawasan industri di Maluku Utara mencapai nilai Rp100 miliar per bulan.
Namun sebagian besar dibeli dari Manado dan Surabaya, bukan hasil lokal. Praktik ini menyebabkan sumber daya dan kesempatan ekonomi tidak terdistribusi dengan baik.
"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tetap tidak sampai ke masyarakat kecil yang membutuhkan. Hal ini jelas bukan pertumbuhan yang inklusif," ujar Sherly.
BACA JUGA:Program Cek Kesehatan Gratis Gubernur Malut Sentuh 71.000 Siswa dan Guru
BACA JUGA:Gubernur Malut Gaspol Bangun Rumah ASN dan Nelayan
Persoalan Tenaga Kerja dan Implikasi Demografi
Selain itu, Sherly mengangkat isu ketenagakerjaan, di mana jumlah pekerja industri di Maluku Utara sekitar 60.000 orang.
Namun sebagian besar merupakan tenaga kerja dari luar wilayah. Hal ini berdampak pada ketidakseimbangan dan lonjakan jumlah penduduk di beberapa daerah, yang selanjutnya memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi.
Sebagai upaya perbaikan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengarahkan kebijakan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Program pendidikan dan kesehatan gratis merupakan langkah awal, kemudian disusul dengan kerja sama lintas sektor guna membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi putra-putri daerah.
Gubernur Sherly berharap dengan pendekatan ini, perusahaan-perusahaan besar di Malut akan lebih mengutamakan tenaga kerja lokal sehingga kesejahteraan bisa dirasakan lebih luas.
Dalam perencanaan APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026, pemerintah menekankan pada alokasi belanja modal yang secara langsung dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.
Arahan tegas diberikan agar setiap rupiah dari APBD dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat dan pembangunan yang inklusif.
BACA JUGA:Terobosan Gubernur Malut Sherly Tjoanda: GTRA Jadi Solusi Akurat Redam Konflik Agraria
BACA JUGA:Piala Gubernur Malut 2025: Ajang Emas Menempa Bintang Sepak Bola Masa Depan