MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengambil langkah radikal dengan merombak total paradigma penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Dalam instruksi kerasnya, Gubernur meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghentikan kebiasaan menyodorkan "daftar keinginan" kegiatan semata.
Setiap rupiah yang diusulkan wajib lahir dari identifikasi masalah riil, pemetaan data berbasis bukti (evidence-based), serta skema solusi yang terukur.
Penegasan tersebut disampaikannya secara langsung di hadapan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, pada Senin (27/7/2026).
Gubernur Sherly menekankan bahwa jajaran kepala dinas beserta staf teknis dilarang keras merancang anggaran hanya dari belakang meja kantor atau berdasarkan asumsi tanpa dasar yang jelas.
"Jangan bawa ke saya daftar program. Akan saya tolak! Kalau tidak tahu masalahnya, turun cari tahu. Dengarkan nelayan, dengarkan petani, dengarkan pasien, dengarkan guru, dengarkan murid. Kalau tidak punya data, turun cari data," tegas Sherly Tjoanda dengan nada lugas.
"Saya tidak mau lagi usulan berdasarkan 'katanya'. Semua harus menggunakan data," lanjutnya.
Ia merinci, untuk dinas-dinas teknis seperti Dinas Pendidikan, usulan program harus sanggup menyasar indikator keberhasilan yang transparan.
Hal itu mencakup evaluasi kualitas pengajar, efektivitas pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga peningkatan skor literasi dan numerasi siswa di Maluku Utara.
Manfaat Jelas, Anggaran Siap Diberikan
Di tengah ruang gerak fiskal daerah yang serba terbatas, Pemprov Malut memastikan bahwa pembagian alokasi anggaran tidak lagi mengacu pada hak rutin instansi, melainkan pada besarnya dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat.
Gubernur menjanjikan dukungan finansial tanpa batas bagi OPD yang mampu menyajikan hubungan kausalitas yang solid antara data masalah, formula solusi, dan output bagi publik.
"Berapa pun anggarannya, kalau manfaatnya jelas dan mampu menyelesaikan masalah masyarakat, saya akan berikan. Anggaran bukan hak OPD, melainkan instrumen untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Kalau program tidak memberi dampak, tidak ada alasan untuk dibiayai," pungkas Sherly.