Mutasi Besar-Besaran Pemprov Malut Digelar Pekan Ini

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, secara mengejutkan mengambil langkah agresif dengan melakukan perombakan total di tubuh birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut). 

Agenda pelantikan massal bagi pejabat pimpinan tinggi pratama atau Eselon II, serta jajaran Eselon III dan IV, dipastikan bakal digelar secara resmi pada Kamis atau Jumat pekan ini. 

Langkah strategis ini menjadi sorotan tajam publik karena menyasar sejumlah posisi vital yang mengendalikan roda perekonomian dan pembangunan di wilayah Maluku Utara.

Kepastian mengenai rotasi kabinet jilid dua ini dikonfirmasi langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara, Zulkifli Bian. 

Dia menegaskan bahwa seluruh dokumen administrasi mutasi telah rampung dan diserahkan sepenuhnya ke meja Gubernur untuk dieksekusi secepatnya.

"Seluruh administrasi sudah kami siapkan dan telah mendapat arahan dari Ibu Gubernur. Pelantikan direncanakan berlangsung Kamis atau Jumat pekan ini," tegas Plt. Kepala BKD Malut, Zulkifli Bian, Rabu (15/7/2026).

Daftar Dinas Strategis dan Jabatan yang Bakal Dirombak

Meskipun pihak BKD Maluku Utara masih mengunci rapat-rapat nama definitif para pejabat yang masuk dalam daftar mutasi, pergeseran ini dipastikan menyasar kursi-kursi basah di tingkat dinas, badan, hingga biro setda. 

Salah satu posisi krusial yang dipastikan akan memiliki pimpinan definitif baru adalah Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Malut, yang selama ini hanya dikomandoi oleh Hairil Hukum sebagai pelaksana tugas (Plt.). 

Pengisian posisi definitif di biro tender ini dinilai sangat mendesak demi memacu realisasi penyerapan anggaran tahun 2026.

Tak hanya itu, gelombang rotasi ini juga dikabarkan kuat akan menggeser posisi Wa Zaharia yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Maluku Utara. 

Ia disebut-sebut bakal dipindahkan untuk menakhodai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis lainnya demi memberikan penyegaran kerja pada sektor yang membutuhkan akselerasi tinggi.

Kebijakan sapu bersih yang dilakukan oleh Gubernur Sherly Tjoanda dalam waktu yang relatif singkat ini memicu beragam spekulasi.

Namun, dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, langkah berani ini sengaja diambil guna mengakhiri tren kelumpuhan birokrasi akibat banyaknya jabatan kosong yang selama bertahun-tahun hanya diisi oleh status pelaksana tugas.

Dengan menaruh pejabat definitif yang memiliki kompetensi tinggi, Pemprov Malut berharap program prioritas daerah, terutama percepatan pembangunan infrastruktur pulau dan pengentasan kemiskinan ekstrim, dapat berjalan tanpa hambatan birokratis. 

Sumber: