MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Aparatur negara di sektor pendidikan bergerak cepat menjamin keadilan bagi calon siswa baru.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 secara full online.
Langkah ini diambil guna menutup rapat-rapat ruang praktik curang, intervensi "orang dalam", maupun fenomena jalur titipan pejabat yang kerap mencederai integritas dunia pendidikan.
Komitmen anti-titipan tersebut merupakan instruksi langsung dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Manajemen pendaftaran jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun ini akan diperketat melalui sistem verifikasi data digital berlapis guna mewujudkan proses seleksi yang transparan, adil, dan akuntabel bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Tidak ada orang dalam dan tidak ada titip-titip. Kami memastikan seluruh anak di Maluku Utara setelah SPMB ini harus berada di kelas 10 pada satuan pendidikan SMA, SMK, maupun SLB,” tegas Sekretaris Dikbud sekaligus Ketua Panitia SPMB Maluku Utara 2026, Sofyan, usai menggelar uji publik juknis di SMA Negeri 10 Kota Ternate, Senin, 18 Mei 2026.
Resmi Dirilis, Catat 4 Jalur Legal Regulasi SPMB 2026
Untuk memastikan penyerapan peserta didik berjalan proporsional, panitia menegaskan tidak ada mekanisme pendaftaran di luar koridor hukum.
Kuota kelulusan siswa hanya akan disaring melalui empat jalur resmi yang diakui pemerintah, antara lain:
- Jalur Domisili (Zonasi): Mengutamakan jarak kedekatan rumah tinggal calon siswa dengan sekolah tujuan.
- Jalur Afirmasi: Kuota khusus yang disediakan untuk siswa dari keluarga prasejahtera dan penyandang disabilitas.
- Jalur Prestasi: Apresiasi bagi calon peserta didik yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik.
- Jalur Mutasi: Mengakomodasi perpindahan tugas kedinasan atau pekerjaan orang tua/wali murid.
Terapkan Aturan Baru 'Masa Sanggah' Usulan Ombudsman RI
Salah satu terobosan krusial dalam pelaksanaan SPMB 2026 ini adalah lahirnya mekanisme masa sanggah.
Usulan taktis yang muncul dalam forum Focus Group Discussion (FGD) bersama Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Malut ini dirancang sebagai wadah transparansi publik.
Melalui sistem masa sanggah, orang tua murid diberikan hak hukum untuk memprotes atau mengoreksi jika menemukan adanya indikasi pemalsuan berkas dokumen, manipulasi kartu keluarga (KK) pada jalur domisili, atau salah input data oleh panitia penilai.
“FGD tadi banyak saran yang disampaikan, terutama dari Ombudsman terkait masa sanggah yang akan dibuat dalam proses pendaftaran nanti. Tujuannya agar setiap data pendaftar bisa diverifikasi dan dipastikan benar serta tepat,” jelas Sofyan di hadapan awak media.
Pengecualian Khusus untuk Kawasan 3T & Blank Spot Internet
Meskipun sistem dipatok berbasis daring (online) secara penuh, Pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap bersikap realistis terhadap tantangan infrastruktur digital di Indonesia Timur.
Kebijakan diskresi atau pengecualian khusus diberikan bagi sekolah-sekolah yang berada di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Daerah-daerah pelosok yang masih terkendala keterbatasan jaringan internet atau berstatus blank spot tidak diwajibkan menerapkan sistem online mutlak.