DPRD Malut Desak Kenaikan Dana RTLH, Warga Kepulauan Butuh Bantuan Nyata

 

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Haryadi Ahmad, menegaskan perlunya revisi besar terhadap alokasi dana untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Ini merupakan prioritas utama Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran 2026, Haryadi menyampaikan dana Rp50 juta per unit rumah yang dianggarkan saat ini sangat tidak mencukupi.

Ia menyoroti perbedaan kondisi ekonomi dan geografis antara Pulau Halmahera dan Ternate sehingga biaya pembangunan di lapangan jauh lebih tinggi.

“Kami dari fraksi Bintang Demokrat melihat jumlah tersebut tidak realistis. Meskipun skema partisipatif diterapkan, masyarakat di kepulauan menghadapi biaya material yang lebih mahal,” ujar Haryadi beberapa waktu lalu.

BACA JUGA:Sherly-Sarbin Hadirkan Solusi Rumah Layak dengan Bantuan RTLH dan Dapur Sehat 2025

BACA JUGA:AYO DAFTAR! Pemprov Malut Cari 30 Tenaga Fasilitator RTLH 2025, Ini Syarat dan Jadwal Lengkapnya

Beban Biaya Tambahan oleh Masyarakat Pra-Sejahtera

Menurut Haryadi, hasil investigasi lapangan mengungkapkan sebagian besar penerima manfaat yang berasal dari keluarga pra-sejahtera harus mengeluarkan tambahan dana pribadi untuk menyelesaikan pembangunan rumah.

Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara dana yang disediakan dengan kebutuhan sebenarnya di masyarakat.

Haryadi meminta agar Wakil Gubernur melakukan kajian pengoptimalan anggaran. Khususnya menaikkan besaran dana per unit agar rumah yang dibangun benar-benar layak huni dan tidak terbengkalai.

Ia menekankan pentingnya keberlanjutan dan kualitas daripada sekadar memenuhi target kuantitas.

“Kita harus mengutamakan kualitas bangunan yang nyata berdampak bagi warga, bukan hanya sekadar angka di atas kertas,” tambahnya.

Tahun ini, Pemprov Maluku Utara membidik pembangunan 700 unit RTLH yang meliputi kategori dapur sehat, rehabilitasi, dan pembangunan rumah baru.

Pada peringatan HUT ke-26 Provinsi, Gubernur Sherly menyampaikan komitmennya memperluas cakupan dengan target 1.500 unit pada 2026, meski dana transfer dari pusat berkurang hingga Rp800 miliar.

BACA JUGA:Tok! DPRD Malut Resmi Setujui Perubahan APBD 2025

BACA JUGA:DPRD Malut Panas! Semua Fraksi Sampaikan Tanggapan Kritis Ranperda APBD-P 2025

 

Sumber: