Gebrakan Baru! BPKP Bersama Pemprov Malut Perkuat Reformasi Birokrasi

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara sepakat meningkatkan kerja sama di bidang perencanaan, pengendalian, serta penguatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. 

Kesepakatan resmi ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha, di Jakarta pada Rabu, 30 Juli 2025.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menegaskan fungsi pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan sangat penting demi terwujudnya tujuan pembangunan yang optimal. 

Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan di Maluku Utara.

Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi di tingkat daerah, yang sangat diperlukan mengingat masih terdapat sejumlah tantangan. 

Seperti lemahnya pengendalian intern, kurang optimalnya pengelolaan keuangan, dan fungsi pengawasan internal yang belum maksimal. 

BPKP dan Pemprov Malut bersama-sama berkomitmen menghadirkan tata kelola yang transparan, responsif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

BACA JUGA:Temui BPKP, Gubernur Sherly Tegaskan Komitmen Tata Kelola Bersih dan Akuntabel di Maluku Utara

BACA JUGA:Lelang Jabatan Terbuka 8 Kepala Dinas, Gubernur Sherly Pastikan Birokrasi Profesional di Malut

Harapan Gubernur Maluku Utara 

Gubernur Sherly Tjoanda Laos menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah strategis yang penting dalam memperkokoh sinergi antara Pemprov Maluku Utara dengan BPKP. 

Ia berharap kerja sama ini dapat mendorong pengawasan pembangunan daerah yang lebih terarah, akuntabel, dan berdaya guna guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Fokus penguatan sinergi juga menyasar isu penting seperti pengelolaan keuangan yang masih perlu ditingkatkan, penguatan tata kelola, serta peningkatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini menjadi tantangan di sejumlah daerah.

Melalui kolaborasi yang erat, kedua institusi berharap dapat mengatasi hambatan tersebut secara efektif.

Sinergi ini diharapkan menjadi katalisator penting bagi percepatan pembangunan di Maluku Utara, serta memperkuat posisi daerah sebagai kontributor utama pembangunan nasional, khususnya di wilayah timur Indonesia. 

Sumber: