Maluku Utara Siap Digitalisasi Total, Gubernur Sherly Gandeng Telkomsel Perkuat Jaringan!

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, terus berupaya memajukan daerahnya melalui penguatan infrastruktur digital. 

Dalam upaya ini, ia melakukan pertemuan strategis dengan Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, guna membahas percepatan digitalisasi pemerintahan dan pengembangan jaringan internet di wilayah yang masih minim akses.

Pertemuan antara Gubernur Sherly dan CEO Telkomsel menandai awal kerja sama yang lebih intensif dalam membangun ekosistem layanan publik berbasis digital. 

Fokus utama adalah mengatasi kendala jaringan di wilayah blank spot dan memperkuat sinyal di desa-desa terpencil.

Data menunjukkan terdapat 345 titik di Maluku Utara yang mengalami jaringan lemah, termasuk 139 titik yang masuk kategori blank spot. 

Gubernur Sherly menegaskan bahwa tanpa sinyal yang memadai, pemerintah desa tidak dapat mengoptimalkan layanan digital.

“Pemerintah desa harus mampu melakukan transaksi dan pelayanan digital, tapi hal ini tidak mungkin tanpa sinyal yang kuat,” ujarnya.

BACA JUGA:Buwas Lantik Sherly Tjoanda Jadi Ketua Mabida Pramuka Maluku Utara

BACA JUGA:Misi Besar Sherly Tjoanda: Ubah Maluku Utara Jadi Destinasi Diving Kelas Dunia

Peran Perusahaan Tambang dalam Perluasan Jaringan

Pemprov Maluku Utara mendorong perusahaan tambang lokal untuk berpartisipasi dalam memperluas jaringan sinyal melalui skema kerja sama khusus dengan Telkomsel.

 Target utama adalah menjangkau minimal satu kabupaten di wilayah tambang, dengan prioritas di Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan.

CEO Telkomsel, Nugroho, menyatakan kesiapan perusahaan untuk tidak hanya menyediakan jaringan internet, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan pemerintahan melalui inovasi digital yang berdampak luas.

"Kami ingin lebih dari sekadar jaringan, kami ingin membawa perubahan nyata bagi masyarakat Maluku Utara," kata Nugroho.

Telkomsel juga mendukung inisiatif Koperasi Merah Putih dan berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi. 

Sumber: