Gubernur Maluku Utara dan Bappenas Bersinergi Percepat Infrastruktur dan Investasi

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengadakan pertemuan penting dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Bappenas, Rachmat Pambudi, beserta jajaran pejabat tinggi Kementerian PPN/Bappenas. 

Fokus utama pertemuan ini adalah mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus membuka peluang investasi produktif yang berakar pada potensi lokal Maluku Utara.

Pertemuan ini menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjembatani agenda pembangunan nasional dengan kekuatan dan potensi wilayah. 

Menteri Rachmat Pambudi menegaskan bahwa percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia, termasuk Maluku Utara, merupakan prioritas utama. 

“kemajuan bisa dicapai meski dengan keterbatasan sumber daya, selama ada komitmen penguatan infrastruktur yang berkelanjutan,” kata Rachmat Pambudi.

Gubernur Sherly menyatakan kesiapan Maluku Utara untuk menjadi bagian dari arsitektur pembangunan nasional yang lebih terintegrasi. 

Ia menyambut baik dukungan Bappenas yang memberikan perhatian khusus pada Maluku Utara dalam setiap dokumen perencanaan nasional serta kolaborasi sumber daya perencana antara pusat dan daerah.

BACA JUGA:Gubernur Sherly: Infrastruktur Kunci Wujudkan Keadilan Sosial di Maluku Utara

BACA JUGA:Pembangunan Maluku Utara 2025-2029: Dari Pendidikan Gratis Hingga Infrastruktur Pulau Terpencil!

Fokus Infrastruktur Dasar dan Energi Terbarukan

Diskusi mendalam menyoroti kebutuhan mendesak akan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, akses transportasi laut dan udara yang memadai, serta pengembangan energi terbarukan. 

Deputi Infrastruktur, Abdul Malik Sadat, menekankan tantangan layanan dasar yang harus segera diatasi dan peluang optimalisasi dana dari reklamasi tambang melalui kemitraan dengan sektor swasta.

Wakil Menteri PPN, Febrian Ruddyard, mengingatkan pentingnya diversifikasi sumber pendanaan pembangunan. Ia menekankan perlunya dukungan non-APBN. 

Seperti hibah dari industri bioteknologi dan pengelolaan dana yang sehat, agar pembiayaan pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Deputi Pengembangan Kewilayahan, Medrilzam, mengusulkan agar potensi wisata Maluku Utara dimasukkan dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Destinasi Pariwisata Prioritas. Tujuannya adalah menghubungkan kawasan Maluku Utara dengan Wakatobi dan Bali, membentuk poros wisata maritim nasional yang strategis dan menarik investasi besar di sektor pariwisata.

Sumber: