Pembangunan Maluku Utara 2025-2029: Dari Pendidikan Gratis Hingga Infrastruktur Pulau Terpencil!

Pembangunan Maluku Utara 2025-2029 Dari Pendidikan Gratis Hingga Infrastruktur Pulau Terpencil!--
MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar diskusi publik dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses perencanaan pembangunan yang mengedepankan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
Acara yang berlangsung di Ternate pada Jumat, 16 Mei 2025, dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.
Hadir dalam forum tersebut unsur akademisi, tokoh masyarakat, DPRD, perangkat daerah, serta perwakilan dunia usaha dan organisasi masyarakat sipil.
Gubernur Sherly menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan janji bersama seluruh masyarakat Maluku Utara untuk mewujudkan daerah yang bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya suara rakyat dalam proses penyusunan RPJMD.
“Kita ingin memastikan tidak ada anak yang terputus sekolah karena biaya, tidak ada ibu yang harus menyeberang laut untuk melahirkan, dan tidak ada pemuda yang kehilangan harapan di tanah sendiri,” ujar Sherly dengan penuh semangat.
BACA JUGA:Tembus 10 Besar Nasional! Maluku Utara Lampaui Target Vasektomi
BACA JUGA:Gubernur Sherly Kawal Ketat Jamaah Haji Maluku Utara, Pastikan Semua Berjalan Sempurna
Enam Misi Utama RPJMD Malut 2025-2029
Dokumen RPJMD Maluku Utara memuat enam misi strategis yang menjadi arah pembangunan selama lima tahun ke depan:
1. Transformasi Sosial melalui Peningkatan Kualitas SDM
Meliputi program unggulan seperti pendidikan SMA/SMK gratis, beasiswa pendidikan tinggi, layanan kesehatan gratis, serta pembangunan rumah sakit bertaraf internasional.
2. Penguatan Ekonomi Daerah Berbasis Hilirisasi dan Ekonomi Kreatif
Fokus pada pengembangan sektor unggulan dan industri olahan berbasis sumber daya lokal.
3. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif dan Digital
Sumber: