Pemprov Malut Perkuat Penanganan Hunian Korban Bencana 2025

 

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Maluku Utara menginisiasi rapat penting yang mengintegrasikan data perumahan bagi korban bencana. Langkah ini jadi prioritas utama agar bantuan yang disalurkan benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan.

Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan, masalah utama dalam penyaluran bantuan selama ini adalah ketidaksesuaian data penerima akibat tidak adanya standarisasi dan koordinasi antara instansi terkait.

"Jika data dan indikator disusun dengan jelas dan terstandarisasi, keluhan masyarakat yang meragukan penerima bantuan lainnya dapat diminimalkan," kata Sarbin.

Sebab itu, standarisasi dan akurasi data menjadi kunci utama dalam menghindari tumpang tindih penerima manfaat.

Wagub Sarbin Sehe juga mengungkapkan bahwa perbedaan data antar instansi kerap menimbulkan konflik dan kerancuan di lapangan.

Dia menekankan pentingnya integritas aparat dan ketegasan dalam menerapkan regulasi agar proses penyaluran bantuan berjalan tanpa tekanan dari pihak manapun.

"Data yang andal akan mendukung harapan kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak," ujarnya.

Meskipun statistik kemiskinan ada perbaikan, realita di lapangan masih penuh tantangan. Pendataan yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara nyata menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan.

BACA JUGA:Rotasi Raksasa di Pemprov Malut, Siapa Tergeser?

Capaian Pembangunan Rumah Relokasi Tahun 2025

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Utara, Musrifa Alhadar, memaparkan perkembangan relokasi rumah korban bencana selama tahun 2025.

Tercatat, pembangunan rumah beserta prasarana dan sarana utilitas (PSU) di tiga kabupaten menunjukkan kemajuan:

• Kabupaten Halmahera Barat membangun 4 unit rumah relokasi beserta dukungan PSU.

• Kabupaten Halmahera Utara melaksanakan pembangunan 3 unit rumah di beberapa desa prioritas.

• Kabupaten Halmahera Selatan membangun 4 unit rumah relokasi disertai PSU.

Musrifa menegaskan, hasil ini merupakan buah kerja sama sinergis Pemerintah Provinsi, BPBD, Pemerintah Kabupaten/Kota, Desa, dan partisipasi komunitas.

 

Rapat integrasi data yang melibatkan BPBD dan Disperkim dari seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara ini mencakup empat fokus utama:

1. Pemaparan posisi pendataan rumah terdampak dan kebutuhan hunian masyarakat.

2. Kolaborasi data antara BPBD dan Disperkim untuk mencegah data tumpang tindih.

3. Perumusan mekanisme kerja bersama yang efektif dan terintegrasi.

4. Penyusunan rekomendasi konkret untuk penyediaan hunian bagi warga kehilangan rumah.

Program ini juga mendapat dukungan CSR dari BNI 46 untuk pembangunan rumah relokasi bagi masyarakat pesisir Desa Sidangoli Dehe, yang aktif mulai 12 Desember 2025.

Musrifa Alhadar menekankan bahwa keberhasilan pemulihan pasca bencana sangat bergantung pada data yang valid dan terintegrasi—sebuah cerminan komitmen pemerintah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi korban. 

BACA JUGA:Sinergi Pemprov & Kejaksaan: Langkah Strategis Hidupkan Kembali Aset Negara

Sumber: