MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPD ABPEDNAS) Provinsi Maluku Utara menyerukan agar skema pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dipisahkan dari pola penyeragaman (one-size-fits-all). Pendekatan kaku dinilai hanya akan mematikan daya hidup koperasi di tingkat tapak.
Pernyataan tegas tersebut disuarakan langsung oleh Ketua DPD ABPEDNAS Maluku Utara, Muhammad Assyura Oemar, di sela-sela Seminar Nasional Koperasi Desa Merah Putih yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate, pada Rabu (5/8/2026).
Forum strategis tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa PDTT, Wakil Menteri Dalam Negeri, jajaran akademisi, serta ribuan pimpinan BPD se-Maluku Utara.
Assyura menegaskan bahwa tata kelola dan prinsip dasar KDKMP memang merupakan standar nasional, tetapi model bisnisnya wajib dibebaskan sesuai keunggulan domestik tiap-tiap desa.
“Semangat dan regulasi tata kelola Koperasi Desa Merah Putih tentu harus satu komando sebagai kebijakan nasional. Namun, model bisnisnya jangan sampai diseragamkan! Berikan ruang kreatif bagi desa untuk menggarap usaha yang benar-benar sesuai dengan potensi lokal mereka,” tegas Muhammad Assyura Oemar.
Butuh Kebijakan Adaptif untuk Wilayah Laut
Sebagai provinsi kepulauan dengan ribuan pulau kecil, Maluku Utara memiliki tantangan spesifik yang tidak dialami oleh kawasan daratan (landlocked), yaitu ketimpangan konektivitas antarpulau yang memicu tingginya biaya distribusi dan logistik.
DPD ABPEDNAS meminta pemerintah pusat memberikan kelonggaran kebijakan (policy flexibility) yang adaptif dengan kondisi geografis maritim.
Pemetaan Model Usaha KDKMP Berbasis Karakter Geografis:
- Desa Pesisir & Pulau Kecil: Berfokus pada pengelolaan rantai dingin perikanan, hasil olahan laut, dan logistik bahan bakar nelayan.
- Desa Agraris/Pertanian: Berfokus pada penampungan hasil komoditas pangan, hortikultura, serta distribusi pupuk.
- Desa Wisata & Ekraf: Berfokus pada penyediaan jasa pariwisata, kerajinan tangan, dan produk ekonomi kreatif lokal.
“Daerah kepulauan butuh penanganan khusus. Biaya distribusi barang yang membengkak sangat memengaruhi daya saing produk desa. Jika implementasi KDKMP kaku, manfaat ekonominya sulit meresap ke warga,” tambah Assyura.
Selain masalah fleksibilitas bisnis, ABPEDNAS Malut mengingatkan agar KDKMP tidak sekadar menjadi proyek seremonial yang marak di awal pembentukan namun mangkrak (mati total) setelah peluncuran.
Lembaga ini mendorong pembentukan institusi ekonomi yang akuntabel, profesional, dan memiliki daya tahan finansial (sustainability) jangka panjang demi menaikkan pendapatan asli desa (PADes) serta melipatgandakan kesejahteraan warga.