MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menorehkan catatan rapor yang sangat mengkilap sepanjang paruh pertama tahun anggaran 2026.
Berdasarkan data komprehensif hingga 30 Juni 2026, realisasi total Pendapatan Daerah telah menembus angka fantastis Rp1,432 triliun.
Angka ini secara sah mencerminkan pemenuhan sebesar 51,21 persen dari pagu target yang dipatok pada APBD induk 2026 yaitu sebesar Rp2,796 triliun, sebuah modal struktural yang sangat sehat untuk mengamankan sisa target hingga akhir tahun.
Gebrakan paling mengejutkan justru datang dari postur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Belum genap satu tahun berjalan, kantong PAD Maluku Utara sudah terisi sebesar Rp796,14 miliar atau setara dengan 68,30 persen dari target tahunan yang berada di angka Rp1,165 triliun.
Lonjakan eksponensial di sektor PAD ini dipicu oleh kinerja militan pemungutan pajak daerah yang menyumbang persentase kelulusan target tertinggi.
Akselerasi penerimaan kas daerah ini dikomandoi langsung oleh pos Pajak Daerah yang tampil sebagai tulang punggung utama.
Bapenda Maluku Utara mencatat setoran bersih dari sektor pajak ini telah menyentuh angka Rp716,82 miIiar.
Kinerja operasional di lapangan ini membuat realisasi pajak daerah secara mengejutkan langsung mengunci angka 74,98 persen dari total target tahunan yang dipatok sebesar Rp956 miliar.
Meskipun dinamika setoran dari para wajib pajak di 10 kabupaten/kota sempat mengalami fluktuasi grafik dari bulan ke bulan, namun intervensi digitalisasi sistem pembayaran berhasil menjaga tren pemungutan tetap berada di jalur hijau.
“Realisasi pendapatan daerah sampai akhir Juni telah mencapai Rp1,432 triliun atau 51,21 persen dari target sebesar Rp2,796 triliun. Pola penerimaan memang masih berfluktuasi karena dipengaruhi jadwal penyaluran Pendapatan Transfer, namun secara umum capaian semester pertama masih berada pada jalur yang positif menuju target akhir tahun. Realisasi Pajak Daerah hingga Juni telah mencapai Rp716,82 miliar atau hampir 75 persen dari target tahunan. Ini menunjukkan kinerja penerimaan pajak tetap baik dan menjadi kontributor utama terhadap PAD,” ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku Utara, Zainab Alting.
Menuju Sinyal Kemandirian Fiskal Daerah
Jika dibedah berdasarkan struktur kepemilikan modal anggaran, neraca keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sejatinya masih menempatkan dana Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat sebagai penopang dengan nominal volume terbesar.
Kendati demikian, lonjakan tajam pada komponen PAD mengindikasikan sinyal positif yang sangat kuat.
Pemerintah daerah dinilai mulai terampil dan agresif dalam menggali serta mengoptimalkan potensi restribusi serta sumber-sumber pendapatan mandiri baru di wilayahnya.
Hal ini secara bertahap mengurangi ketergantungan absolut fiskal daerah terhadap pasokan dana pusat di Jakarta.
“Pendapatan Transfer masih menjadi penyumbang terbesar, tetapi PAD terus menunjukkan tren peningkatan dari bulan ke bulan. Hal ini mencerminkan bahwa upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah mulai menunjukkan hasil yang positif,” pungkas Zainab.