Ia menyinggung cita-cita agar Maluku Utara menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di Indonesia.
Marius mengungkapkan selama Semester II Tahun 2025, BPK telah menyerahkan 12 LHP kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Maluku Utara.
BPK juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan informasi dari pemerintah daerah agar fungsi pengawasan berjalan optimal.
“Komunikasi yang terbuka akan memudahkan kami membantu pemerintah daerah memperbaiki pengelolaan keuangan negara,” tutup Marius.
BACA JUGA:Kapolda Malut Buka Layanan WhatsApp 24 Jam untuk Laporan Narkoba dan Judi Online