MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menekankan pentingnya integritas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Malut. Perhatian khusus diberikan pada capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
"Kita berhasil naik dari skor 71 (zona kuning) ke angka 88,8 hingga 90 (zona hijau) di akhir 2025. Untuk tahun 2026, Saya menargetkan skor MCP kita mencapai angka 95," kata Gubernur Malut, Sherly Tjoanda.
Gubernur menginstruksikan BKD untuk mengawal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi 443 ASN yang belum melapor hingga batas waktu Maret 2026 demi menjaga integritas birokrasi.
Gubernur memberikan apresiasi tinggi atas capaian kinerja tim sepanjang tahun 2025. Salah satu keberhasilan krusial adalah efisiensi anggaran sebesar Rp145 Miliar yang berhasil dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta program pendidikan gratis BOSDA dan uang komite untuk SMA/SMK/SLB se-Malut.
Gubernur turut membanggakan sejumlah prestasi nasional yang diraih OPD, di antaranya penghargaan untuk Nakertrans, keberhasilan Dinas Sosial dalam pengusulan Sultan Zainal Abidin Sjah sebagai Pahlawan Nasional, serta masuknya Maluku Utara dalam 5 besar nasional untuk program cek kesehatan gratis dan Universal Health Coverage (UHC) prioritas.
BACA JUGA:MCP Malut Diprediksi Capai 85%, Tembus Zona Hijau Sebelum Akhir November
Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Tapi Belum Inklusif
Sherly juga menyoroti paradoks pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 9 persen tertinggi nasional pada kuartal III, namun belum inklusif. Ia mencatat bahwa kebutuhan pangan di kawasan industri masih banyak didatangkan dari luar daerah.
"Dinas Pertanian dan Perikanan harus segera memberikan output nyata. 80 persen penduduk kita adalah petani dan nelayan. Jika mereka sejahtera, maka Maluku Utara sejahtera," ujarnya.
Terkait manajemen SDM, Gubernur menegaskan bahwa mulai 7 Januari 2026 akan dilakukan pelantikan mutasi, rotasi, dan promosi untuk 59 posisi berdasarkan hasil Uji Kompetensi (Ukom) melalui aplikasi SIMATA. Dirinya menegaskan tidak ada ruang bagi praktik transaksional dalam jabatan.
"Jangan ada lagi yang memberi uang untuk jabatan. Gunakan uang tersebut untuk keperluan keluarga. Saya butuh ASN dengan skill yang bagus untuk membantu saya dan pak Sarbin Wakil Gubernur menyelesaikan janji politik kami," jelasnya.
Gubernur Sherly mengingatkan bahwa ASN adalah pelayan masyarakat yang digaji melalui APBD.
Dengan postur APBD 2026 sebesar Rp3 Triliun, di mana 35 persen (Rp1,2 triliun) dialokasikan untuk gaji 10.000 ASN, Gubernur menuntut imbal balik berupa kinerja maksimal bagi 1,4 juta penduduk Malut.
"Bekerja dengan hati, data, tanggung jawab, inovasi, dan kolaborasi untuk kesejahteraan Malut," tutupnya.
BACA JUGA:Gubernur Maluku Utara 'Curhat' ke KPK: Skor MCP Merah, Banyak Dokumen Belum Diunggah