Wagub Sarbin Sehe Tegaskan Infrastruktur Malut Butuh Integritas, Bukan Cuma Sertifikat

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Maluku Utara secara tegas mengingatkan bahwa keberhasilan proyek infrastruktur tidak boleh hanya diukur dari megahnya bangunan fisik atau deretan sertifikat keahlian para perancangnya. 

Lebih dari itu, fondasi utama pembangunan daerah wajib berlandaskan integritas dan kejujuran aparatur.

Pesan tajam tersebut dilontarkan Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, saat membuka perhelatan Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi di Bela Hotel, Ternate, pada Senin (3/8/2026).

Agenda strategis yang diinisiasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara ini berkolaborasi langsung dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum serta Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura.

Pelatihan skala besar ini menerjunkan sebanyak 100 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara. 

Seluruh peserta dibagi secara spesifik ke dalam lima klaster keahlian pembangunan guna mengawal proyek infrastruktur daerah:

5 Bidang Keahlian Utama Sertifikasi PUPR Malut:

1. Teknik Bangunan Gedung
2. Perencanaan Jembatan Rangka Baja
3. Teknik Pantai
4. Teknik Irigasi
5. Teknik Air Minum

Wagub Sarbin menguraikan bahwa uji kompetensi yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memang merupakan syarat regulasi yang mutlak untuk menjamin kualifikasi teknis. 

Namun, kepemilikan sertifikat ahli muda maupun madya akan sia-sia jika tidak dibentengi oleh ketahanan moral para pelaksananya.

“Bukan hanya ahli muda, ahli madya, atau berbagai lembar sertifikat keahlian yang kita butuhkan. Negeri ini sangat membutuhkan orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan suatu saat nanti ada 'sertifikat kejujuran' untuk para pejabat,” cetus Wagub Sarbin Sehe.

Sertifikasi Jangan Sekadar Gugur Kewajiban

Lebih lanjut, Wagub Sarbin menyoroti fakta bahwa regulasi ketat dan mencetaknya ratusan tenaga ahli setiap tahun tidak otomatis menghentikan celah kebocoran anggaran jika mentalitas penyedia jasanya bermasalah.

Ia mengingatkan bahwa tidak ada satu pun lembaga pembuat kebijakan yang sepenuhnya bersih dari potensi penyimpangan. 

Karena itu, uji sertifikasi ini tidak boleh dijadikan seremoni pelengkap administrasi demi mencairkan anggaran semata.

“Pelatihan ini harus menjadi momentum perbaikan karakter. Tanpa adanya integritas, sebesar apa pun investasi pembangunan tidak akan memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” pungkasnya.

Sumber: