Pemprov Malut Gembleng 100 Tenaga Teknis PUPR Lewat Uji Sertifikasi Nasional

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Mendukung visi percepatan pembangunan infrastruktur daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara menggelar Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi.

Agendanya berlangsung selama empat hari, mulai 3 hingga 6 Agustus 2026, bertempat di Bela Hotel, Kota Ternate.

Perhelatan berskala nasional ini secara resmi dibuka langsung oleh Wagub Malut H. Sarbin Sehe pada Senin (3/8/2026). Turut hadir dalam seremoni pembukaan tersebut Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PU Nanan Abidin, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, Kepala Biro Adpim Pemprov Malut, serta jajaran pejabat teknis daerah.

Rincian Pembagian 5 Bidang Keahlian 

Program sertifikasi ini diikuti oleh 100 peserta yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga teknis di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara. 

Ini untuk memastikan pemerataan keahlian, seluruh peserta dibagi secara merata ke dalam lima spesialisasi keahlian vital dengan alokasi 20 orang per bidang:

Pembagian Klaster Keahlian Peserta Sertifikasi:

1. Teknik Bangunan Gedung (20 Peserta)
2. Perencanaan Jembatan Rangka Baja (20 Peserta)
3. Teknik Pantai (20 Peserta)
4. Teknik Irigasi (20 Peserta)
5. Teknik Air Minum (20 Peserta)

Seluruh peserta tidak hanya dibekali teori teknis, melainkan wajib menjalani pengujian ketat (asesmen) langsung oleh penguji dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi resmi demi memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) berstandar nasional.

Kunci Pembangunan Ada pada Kualitas SDM

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, menegaskan bahwa keberhasilan penataan infrastruktur jangka panjang sangat bergantung pada kapasitas para eksekutor di lapangan.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, kami mendorong seluruh tenaga teknis memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi agar setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek di Maluku Utara berjalan profesional, akuntabel, dan sesuai standar keselamatan,” jelas Risman.

Sementara itu, Kabid Jasa Konstruksi Dinas PUPR Malut selaku Ketua Panitia, Saiful Amin, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan kepatuhan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mewajibkan seluruh tenaga kerja sektor konstruksi mengantongi kualifikasi resmi.

“Pelatihan ini tidak berhenti pada materi kelas semata. Seluruh peserta akan langsung diuji oleh LSP agar mengantongi sertifikat keahlian yang diakui secara nasional. Harapannya, Malut memiliki lebih banyak ahli teknis yang siap mendukung pembangunan daerah,” ungkap Saiful.

Libatkan Raksasa BUMN Konstruksi 

Guna menyuntikkan standar industri mutakhir, Pemprov Malut mengandeng kolaborasi lintas sektor antara Ditjen Bina Konstruksi KemenPU, Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, akademisi dari Universitas Khairun (Unkhair), Balai Wilayah Sungai (BWS) Malut, serta organisasi profesi.

Tidak tanggung-tanggung, deretan pakar dari BUMN konstruksi papan atas Indonesia juga diterjunkan sebagai narasumber, meliputi:

• PT PP (Persero) Tbk
• PT Brantas Abipraya (Persero)
• PT Adhi Karya (Persero) Tbk
• PT Hutama Karya (Persero)
• PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

 

Sumber: