Gubernur Sherly Gandeng BPJS Kesehatan, Warga Malut Bebas Berobat Gratis Tanpa Ribet

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempererat komitmen strategis bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Langkah taktis ini diambil guna memastikan seluruh lapisan masyarakat di bumi Moloku Kie Raha mendapatkan akses perlindungan medis yang inklusif, adil, dan merata melalui optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Fokus utama dari penguatan kerja sama ini berpusat pada tiga poin krusial, yaitu akselerasi peningkatan jumlah kepesertaan aktif, menjaga konsistensi keaktifan kartu peserta, serta memotong jalur birokrasi di fasilitas kesehatan. 

Melalui reformasi ini, warga Maluku Utara dijamin akan memperoleh akses pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas secara lebih mudah, cepat, dan berkualitas tanpa perlu mencemaskan masalah finansial.

Dukungan penuh dari pemerintah daerah diposisikan sebagai pilar paling vital dalam menjaga keberlanjutan roda Program JKN.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari jaminan kesehatan yang kokoh. 

Pihak pemprov berkomitmen mengalokasikan dukungan anggaran dan regulasi demi menyukseskan target Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kepesertaan menyeluruh di wilayahnya.

Dengan adanya jaminan sistem kesehatan yang terintegrasi ini, diharapkan tidak ada lagi kasus masyarakat miskin atau rentan di Maluku Utara yang telantar atau takut memeriksakan diri ke fasilitas medis hanya karena persoalan biaya pengobatan yang mahal.

"Melalui sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan BPJS Kesehatan, kami optimistis cakupan kepesertaan JKN terus meroket. Dengan semangat gotong royong, kita wujudkan sistem perlindungan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat," ungkap Gubernur Sherly Tjoanda dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

Kolaborasi Fasilitas Medis di Lapangan

Gayung bersambut, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan, Mokhamad Cucu Zakaria, yang didampingi oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Meryta Oktaviane Rondonuwu, memberikan apresiasi tinggi atas respons cepat dari Pemprov Malut. 

BPJS Kesehatan mengingatkan bahwa regulasi di atas kertas harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan riil di lapangan.

Pihak BPJS Kesehatan menekankan rantai keberhasilan program JKN ini sangat bergantung pada sinergi tiga arah: pemerintah daerah sebagai regulator dan penyedia anggaran, BPJS Kesehatan sebagai pengelola jaminan, serta fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik, dan rumah sakit) sebagai garda depan pelayanan. 

Jika ketiga elemen ini berjalan beriringan, mutu kualitas hidup dan indeks produktivitas masyarakat Maluku Utara diproyeksikan akan meningkat tajam menuju daerah yang sehat dan sejahtera.

 

Sumber: