Anggaran Pendidikan Malut Rp2.7 Triliun, Gubernur Sherly Pastikan Dana Dikelola Transparan

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meluncurkan program transparansi dalam pengelolaan dana BOSP dan BOSDA.

Program ini untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Tujuannya untuk memastikan seluruh proses alokasi dan penggunaan dana berjalan secara transparan dan bertanggung jawab.

Gubernur Sherly menegaskan keberhasilan pengelolaan dana pendidikan memerlukan keterpaduan antara pemerintah daerah, pihak sekolah, dan masyarakat.

“Setiap rupiah dari dana BOSP dan BOSDA adalah amanah dari rakyat untuk masa depan generasi penerus,” ujarnya Sherly.

Di tengah proyeksi penurunan anggaran daerah sekitar Rp800 miliar pada tahun 2026, dari Rp3,5 triliun menjadi Rp2,7 triliun, alokasi dana pendidikan tetap dipertahankan sekira 35 persen.

“Meski dana daerah berkurang 22 persen, alokasi pendidikan menjadi prioritas utama dalam pemerintahan kami,” kata Sherly.

BACA JUGA:Revolusi Pendidikan Maluku Utara, Sekolah Harus Bentuk Karakter dan Persatuan Bangsa

BACA JUGA:Gubernur Sherly Tegaskan Revitalisasi Pendidikan Vokasi & Program Gizi di Halmahera Barat

Dana Pendidikan Harus Fokus pada Kepentingan Siswa

Dalam arahannya, gubernur menekankan bahwa pemanfaatan dana harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan siswa agar memiliki keterampilan relevan dengan kebutuhan pasar kerja modern.

“Dana pendidikan harus mendukung pengembangan potensi akademik, seni, olahraga, dan kompetisi agar siswa dapat meraih peluang global dan beasiswa bergengsi,” jelasnya.

Sherly mengingatkan pentingnya pembaruan data pendidikan mulai dari jumlah siswa, jurusan hingga data guru.

Menurutnya, data yang akurat menjadi pondasi perencanaan kebijakan pendidikan dan perbaikan fasilitas sekolah secara tepat sasaran.

“Sarana dan prasarana yang memadai jadi kunci keberhasilan. Dana pendidikan, termasuk BOSP dan BOSDA, wajib tepat sasaran untuk masa depan generasi penerus,” ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menyatakan program transparansi bertujuan agar penggunaan dana BOSP dan BOSDA dapat dipantau public. Khususnya sekolah dan siswa.

“Kami pastikan penggunaan anggaran diumumkan di tiap sekolah demi akuntabilitas penuh,” ujarnya.

Abubakar menyatakan Maluku Utara memiliki 407 sekolah menengah dengan total 61.000 siswa.

Saat ini 90 persen siswa sudah berstatus non-residu, artinya datanya valid di sistem Dapodik dan Dukcapil. “Bulan depan kami akan tuntaskan pemutakhiran agar seluruh siswa berstatus non-residu,” tutupnya.

BACA JUGA:Gubernur Sherly Ajak Anak Panti Asuhan Malut Raih Pendidikan Tinggi dengan Beasiswa

BACA JUGA:PENDIDIKAN GRATIS UNTUK SEMUA! Sekolah Rakyat Maluku Utara Resmi Terima Murid Tahun Ajaran 2025/2026

Sumber: