Bertemu Gubernur Sherly, Sekjen Kemensos Buka Peluang Bansos Malut

Bertemu Gubernur Sherly, Sekjen Kemensos Buka Peluang Bansos Malut

Bertemu Gubernur Sherly, Sekjen Kemensos Buka Peluang Bansos Malut-Pemprov Malut-

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, melakukan kunjungan kerja resmi ke Kemensos RI. Sherly diterima oleh Sekretaris Jenderal Kemensos RI. Robben Riko, di ruang rapat Sekretariat Jenderal Kemensos.

"Kami sangat mengapresiasi inisiatif Gubernur Sherly Laos dalam memastikan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara melalui koordinasi intensif dengan Kemensos," ungkap Robben Riko Selasa, 5 Agustus 2025 lalu.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda penting. Termasuk program Sekolah Rakyat, perumahan sosial bagi warga miskin, dan jaminan kesejahteraan masyarakat secara umum. 

Robben mengungkapkan Kemensos tengah mempersiapkan bantuan stimulan perumahan bagi siswa Sekolah Rakyat dengan target kuota sekitar 40.000 unit.

“Anak-anak yang sempat mengalami ketidaknyamanan emosional saat awal sekolah sebenarnya adalah reaksi penyesuaian biasa terhadap suasana baru, sehingga program MPLS dibuat untuk membantu adaptasi mereka,” jelas Robben.

BACA JUGA:Perwira & Bintara Polda Malut Dimutasi, Siapa Saja yang Kena Sapu Bersih?

BACA JUGA:Kejutan! Ekonomi Malut Tumbuh 32.09% Triwulan II–2025

Pengembangan Aplikasi Sekolah Rakyat

Dalam sesi dialog, dibahas pula pengembangan aplikasi khusus Sekolah Rakyat yang bertujuan memudahkan koordinasi dan monitoring program. 

Gubernur Sherly berencana menempatkan dua perwakilan dari Maluku Utara di Kemensos sebagai penghubung dan mendapat bantuan tim IT dari Pemprov Maluku Utara untuk mendukung pengoperasian aplikasi ini.

Sekjen Kemensos juga menegaskan seluruh pekerja yang terdaftar dalam BPJS akan mendapatkan bantuan sembako, dengan kuota yang disiapkan mencapai 18,3 juta paket.

“Syaratnya, penerima bansos adalah keluarga lengkap, yakni suami, istri, dan anak-anak,” ujar Sekjen.

Gubernur Maluku Utara menekankan pentingnya aplikasi pengontrol yang efektif guna memastikan bantuan tepat sasaran dan meminimalisir penyimpangan atau pemotongan tidak sah.

Selain itu, Gubernur menyerahkan dokumen BNBA untuk disepakati sebagai bagian dari sinergi antara Pemprov dan Kemensos.

Kerja Sama Data dan Kuota Perumahan Terpadu

Gubernur juga mengajukan permohonan pemakaian data DTSEN Kemensos untuk memperkuat program distribusi bantuan serta meminta kuota Perumahan Sejahtera Terpadu (PRS) yang didanai pemerintah pusat.

Sumber: