Kemenkum Malut Siap Wujudkan Birokrasi Bebas Korupsi & Pelayanan Super Cepat

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Komitmen Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Maluku Utara dalam membangun Zona Integritas (ZI) kini memasuki babak baru. 

Bukan sekadar slogan, upaya ini menjadi langkah nyata untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan bebas korupsi bagi seluruh masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, menegaskan seluruh jajaran harus memandang pembangunan ZI sebagai bagian vital dari reformasi birokrasi. 

Dalam rapat koordinasi di Aula Gamalama, ia mengajak seluruh pegawai untuk menginternalisasi semangat perubahan, menempatkan kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur utama keberhasilan.

Setelah sukses meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kemenkum Malut kini membidik predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Peningkatan mutu layanan, transparansi, serta kecepatan respons menjadi prioritas utama. Setiap pegawai, baik ASN maupun PPNPN, diwajibkan memberikan pelayanan ramah, informatif, dan solutif kepada siapa pun yang membutuhkan.

BACA JUGA:Gubernur Sherly: Lawan Korupsi Tanpa Kompromi!

BACA JUGA:Skandal Korupsi di Malut: 6 Proyek Bermasalah, Kerugian Negara Capai Miliaran Rupiah

Pelayanan Semakin Mudah dan Cepat

Agar pelayanan semakin optimal, seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) diperbarui, termasuk fasilitas dan sarana pendukung. 

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, menegaskan bahwa inovasi layanan seperti pengurusan kekayaan intelektual, koperasi merah putih, perseroan perorangan, apostille, notaris, dan fidusia kini lebih singkat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi, menambahkan bahwa pembaruan SOP bantuan hukum, fasilitasi produk hukum daerah, hingga strategi kebijakan daerah telah dilakukan. 

Sinergi dan kolaborasi seluruh tim menjadi kunci agar manfaat layanan Kemenkum Malut benar-benar dirasakan masyarakat luas dan para pemangku kepentingan.

Pembangunan Zona Integritas di Kemenkum Malut tidak hanya berfokus pada internal birokrasi, tetapi juga melibatkan masyarakat dan stakeholder sebagai penerima manfaat utama. 

Dengan pelayanan yang semakin transparan dan responsif, diharapkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah semakin meningkat.

Sumber: