Lahan Eks Tambang Maluku Utara Disulap Jadi Sentra Perikanan dan Perkebunan, Ini Rencananya

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merancang program jangka panjang untuk mengembangkan sektor perikanan dan perkebunan di lahan bekas tambang di Maluku Utara. 

Program ini diproyeksikan berjalan selama delapan hingga sembilan tahun ke depan sebagai bagian dari diversifikasi hilirisasi, guna memastikan roda ekonomi daerah tetap berputar setelah aktivitas pertambangan selesai.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa proyek ini akan membentuk pusat ekonomi baru yang fokus pada perikanan dan perkebunan di wilayah bekas tambang. 

Hal ini bertujuan menghindari "kutukan sumber daya alam" di mana daerah tambang kehilangan sumber pendapatan setelah eksploitasi selesai.

“Setelah tambang selesai, kita harus punya diversifikasi hilirisasi yang jelas. Ini penting agar ekonomi daerah tetap hidup dan berkembang,” ujar Bahlil saat groundbreaking proyek industri baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat.

BACA JUGA:Bripka IDM Resmi Dipecat! Skandal Narkoba, Tambang Ilegal dan Video Istri Hebohkan Maluku Utara

BACA JUGA:PARAH! Pertambangan di Malut Picu Pencemaran, Ikan Teluk Obi dan Weda Tak Layak Konsumsi!

Peta Jalan Hilirisasi dan Transisi Ekonomi

Dalam forum Jakarta Geopolitical Forum IX tahun 2025, Bahlil menegaskan pentingnya peta jalan hilirisasi pasca-tambang yang sedang disusun pemerintah. 

Peta ini akan menjadi panduan transisi ekonomi ketika cadangan nikel dan sumber daya tambang lainnya mulai menipis dalam 10 hingga 30 tahun mendatang.

Selain perikanan dan perkebunan, lahan bekas tambang di Indonesia, termasuk Maluku Utara, juga memiliki potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan seperti energi surya. 

Menurut laporan Global Energy Monitor, Indonesia memiliki kapasitas potensial hingga 59,45 gigawatt untuk energi surya di lahan bekas tambang, meski saat ini baru merencanakan pengembangan 600 megawatt.

Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah daerah Maluku Utara yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif. 

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diversifikasi sektor ekonomi.

BACA JUGA:Tunggakan Pajak Perusahaan Tambang di Malut Capai Rp9 Miliar, Begini Sikap Gubernur Sherly

Sumber: