MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Pemerintah Kota Ternate bergerak cepat meredam kepanikan masyarakat terkait rumor krisis energi di wilayah kepulauan.
Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, menegaskan bahwa pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis Pertalite dan Biosolar, di wilayah yurisdiksi Kota Ternate dipastikan berada dalam kondisi aman dan mencukupi.
Pernyataan menyejukkan ini dikeluarkan untuk merespons gelombang isu kelangkaan solar yang sempat memicu kekhawatiran meluas di Provinsi Maluku Utara.
Nasri menjamin rantai pasok dan distribusi BBM dari terminal bahan bakar ke seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Ternate masih berjalan normal tanpa adanya kendala operasional yang berarti.
“Kalau kita lihat bersama, Ternate sampai saat ini masih biasa-biasa saja. Stok aman, baik Pertalite maupun Biosolar,” tegas Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, usai menghadiri rapat koordinasi darurat di Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin, 18 Mei 2026.
Meskipun kondisi di dalam Kota Ternate terpantau kondusif, pemerintah daerah tidak menampik adanya dinamika krisis energi di wilayah tetangga.
Dalam rapat teknis lintas sektoral yang dihadiri oleh Pemprov Maluku Utara, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Pertamina (Persero), organisasi angkutan jalan, serta para pemilik SPBU, terungkap adanya sumbatan distribusi di kawasan daratan Halmahera.
Para sopir truk logistik lintas kabupaten/kota di Halmahera belakangan ini mengeluhkan sulitnya mendapatkan alokasi Biosolar subsidi.
Kondisi ini diperparah dengan tingginya harga jual BBM nonsubsidi jenis Dexlite, yang terpaksa dibeli oleh para pelaku usaha transportasi logistik sehingga memicu pembengkakan biaya operasional angkutan barang.
Ajukan Tambahan Kuota Resmi ke BPH Migas
Guna mengantisipasi efek domino dari kelangkaan solar di daratan Halmahera serta menyambut lonjakan aktivitas ekonomi dalam beberapa bulan ke depan, Pemerintah Kota Ternate mengambil langkah preventif.
Pemkot secara resmi melayangkan usulan penyesuaian dan penambahan kuota volume BBM subsidi kepada BPH Migas.
Respons positif didapatkan dari otoritas pengawas migas tersebut. BPH Migas menyatakan siap mempelajari data konsumsi riil masyarakat Maluku Utara untuk menghitung ulang formula distribusi yang lebih proporsional.
Sebagai langkah konkret jangka pendek, sejumlah SPBU strategis di Ternate yang sebelumnya membatasi penjualan solar kini mulai diinstruksikan bersiap memperluas penyaluran Biosolar subsidi secara tepat sasaran.
Di bagian hilir, pengetatan pengawasan di setiap nosel SPBU akan semakin ditingkatkan oleh tim gabungan.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kuota tambahan yang nantinya disetujui oleh pemerintah pusat tidak diselewengkan oleh spekulan atau ditimbun oleh oknum industri pertambangan yang tidak berhak menikmati subsidi negara.