Nelayan Malut Harus Naik Kelas! Gubernur Sherly Tawarkan Modal Murah

Selasa 10-02-2026,16:59 WIB
Reporter : Rizal Husen Teguh Pribadi
Editor : Rizal Husen Teguh Pribadi

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan arah baru kebijakan kelautan daerah dengan menempatkan kemandirian nelayan sebagai prioritas utama. 

Pemerintah Provinsi Maluku Utara kini mendorong nelayan agar tidak hanya bertahan hidup, tetapi bertransformasi menjadi pelaku usaha perikanan yang mandiri, produktif, dan profesional.

Komitmen tersebut disampaikan Sherly usai menghadiri sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus nelayan di SMA Negeri 5 Ternate, Jumat (6/2/2026).

“Kita ingin nelayan Maluku Utara naik kelas. Dari bergantung menjadi mandiri, dari informal menjadi usaha yang berkelanjutan,” tegas Sherly.

Menurut Sherly, salah satu hambatan utama nelayan selama ini adalah keterbatasan akses modal yang sehat dan terjangkau. 

Karena itu, pemerintah daerah mengambil peran sebagai regulator sekaligus fasilitator, dengan membuka jalur pembiayaan resmi melalui perbankan.

Dalam program ini, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) ditunjuk sebagai mitra strategis penyalur KUR sektor perikanan. 

Sehingga nelayan dapat memperoleh modal tanpa harus terjerat pinjaman informal berbunga tinggi.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita bangun kolaborasi dengan perbankan agar nelayan punya akses permodalan yang aman dan jelas,” ujar Sherly.

BACA JUGA:Cuaca Ekstrem Ancam Maluku Utara, Gubernur Sherly Imbau Nelayan Jangan Melaut

Puluhan Ribu Nelayan Jadi Fokus Program

Berdasarkan data Pemprov Maluku Utara, jumlah nelayan di wilayah tersebut mencapai sekitar 36 ribu orang. 

Selama ini, dukungan pemerintah lebih banyak diberikan dalam bentuk bantuan sarana produksi, seperti kapal dan mesin.

Setiap tahunnya, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah menyalurkan sekitar 200 unit kapal kepada kelompok nelayan.

Namun, ke depan, pola tersebut akan diubah menjadi kombinasi bantuan dan pembiayaan usaha, agar nelayan tidak sepenuhnya bergantung pada hibah pemerintah.

Sherly menjelaskan, pemerintah daerah tetap memberikan dukungan berupa mesin kapal berdaya 15 PK, sementara pengadaan perahu atau kapal dapat dibiayai melalui skema KUR.

Kategori :