MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Pemerintah pusat menjalankan pembayaran aneka tunjangan bagi guru di Provinsi Maluku Utara secara langsung ke rekening masing-masing guru pada tahun anggaran 2025.
Skema baru ini bertujuan mempercepat proses pencairan dana dan meningkatkan transparansi.
Melalui program ini, guru menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus untuk daerah sulit (Dacil), dan tambahan penghasilan bagi guru non-sertifikasi.
Setelah diterapkannya Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2025, pembayaran tunjangan guru tidak lagi melalui kas daerah melainkan langsung oleh pemerintah pusat.
Hingga 7 November 2025, realisasi dana tunjangan guru di Maluku Utara tercatat sebagai berikut:
- Tunjangan Profesi Guru (TPG) dengan pagu anggaran Rp106,86 miliar, sudah terealisasi Rp62,07 miliar atau sekitar 58,09%
- Tunjangan Khusus Guru Daerah Khusus (Dacil) dari pagu Rp12,90 miliar, terealisasi Rp8,78 miliar atau 68,08%
- Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) dengan pagu Rp5,01 miliar, terealisasi Rp787,60 juta
“Proses penyaluran tunjangan kini sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan kami fokus pada verifikasi data guna memastikan pembayaran tepat sasaran,” ujar Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Ruslan.
BACA JUGA:Dedikasi Tanpa Batas: Guru Maluku Utara Raih GTK Award 2025
Menjamin Akurasi Data
Meskipun pembayaran dilakukan pusat, pemerintah daerah Maluku Utara berperan penting pada tahap verifikasi dan validasi data guru melalui aplikasi SIM Tunjangan.
Setelah data divalidasi, SK pembayaran dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kemudian dana disalurkan langsung ke rekening guru penerima.
Ruslan menambahkan, “Verifikasi data menjadi kunci agar tidak ada guru yang terlewat menerima haknya, sekaligus menjaga akuntabilitas penyaluran dana pendidikan dari pusat.”
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara memperkuat sistem pengawasan dan pendataan tunjangan guru agar penyaluran berlangsung efektif dan tepat waktu.
Koordinasi intensif dengan kementerian terus berjalan demi menghindari keterlambatan pembayaran yang berpotensi merugikan guru.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengarahkan agar kualitas dan kesejahteraan guru menjadi prioritas utama dalam strategi peningkatan mutu pendidikan di daerah.
Tunjangan yang tepat waktu dan transparan diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan profesionalisme para tenaga pendidik.
BACA JUGA:Gubernur Sherly Pasang Target Berani: Pemeriksaan Kesehatan Massal Guru & Murid Tuntas 30 Hari