MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Maluku Utara agar tidak turut serta dalam penyebaran berita bohong atau hoaks.
Khususnya, informasi yang beredar terkait dengan proses keberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH) dari wilayah tersebut.
Dalam beberapa waktu terakhir, beredar kabar yang kurang tepat mengenai mekanisme keberangkatan JCH yang menyebutkan keberangkatan tidak menggunakan pesawat carteran.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan informasi tersebut tidak benar dan dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.
“Informasi yang beredar bahwa keberangkatan jamaah haji tidak melalui carteran pesawat adalah tidak akurat. Kami sudah melakukan koordinasi dengan PPIHD (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah) dan memutuskan menggunakan dua skema keberangkatan,” jelas Sarbin.
Skema Keberangkatan Jamaah Calon Haji
Menurut Sarbin, skema pertama adalah dengan menggunakan pesawat carteran, sedangkan skema kedua adalah dengan metode block seat atau pemesanan kursi secara langsung pada maskapai penerbangan.
Namun, yang terpenting bukanlah jenis skema yang digunakan, melainkan pelayanan terbaik agar seluruh jamaah dapat tiba di Makassar tepat waktu dan dengan nyaman.
“Kami memilih untuk menggunakan pesawat Lion Air sebagai armada carteran, yang juga memberikan efisiensi biaya bagi jamaah. Hal ini sudah diputuskan bersama agar tidak ada kendala dalam keberangkatan,” imbuhnya.
Dia berharap agar seluruh ASN di Maluku Utara dapat menjadi agen penyebar informasi yang benar dan terpercaya.
ASN sebagai bagian dari pemerintah harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari kesalahpahaman yang dapat merugikan semua pihak.
“ASN harus menjadi contoh dalam menyampaikan berita yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ASN ikut menyebarkan hoaks yang justru menimbulkan keresahan di masyarakat,” tegasnya.
Penyebaran informasi palsu atau hoaks, terutama oleh ASN yang seharusnya menjadi sumber informasi yang terpercaya, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses penyelenggaraan ibadah haji yang sedang berlangsung.
Selain itu, hoaks dapat memperkeruh situasi sosial dan menyebabkan kegaduhan yang tidak perlu. Karena itu, Wakil Gubernur mengimbau agar ASN lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.
Upaya Pemerintah Menangani Hoaks
Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah berkomitmen untuk menangani penyebaran hoaks dengan serius.
Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan edukasi dan pelatihan kepada ASN mengenai pentingnya verifikasi informasi sebelum disebarluaskan.