Program Strategis Nasional Menjadi Fokus Utama Pemprov Maluku Utara

MALUKUUTARA.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Maluku Utara langsung tancap gas mengonversi semangat Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 menjadi aksi konkret yang berfokus pada perlindungan anak di dunia siber serta percepatan program strategis nasional. 

Tidak lagi sekadar menjadi ritual upacara tahunan, momentum bersejarah yang digelar pada Rabu, 20 Mei 2026 di Sofifi ini meletakkan urgensi penegakan hukum tata kelola digital dan penguatan ekonomi kerakyatan di posisi paling atas dalam agenda pembangunan daerah.

Langkah ini diambil menyusul perhatian serius pusat terhadap indeks literasi digital dan keamanan anak di ruang siber. 

Pemprov Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS secara masif di seluruh kabupaten/kota.

"Kebangkitan hari ini adalah keberanian kolektif untuk membebaskan daerah dari ketertinggalan teknologi dan ketidaktahuan. Kita harus bertindak cepat agar generasi muda kita tidak menjadi korban di era digital global," tegas Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, saat membacakan amanat dari Menteri Komunikasi dan Digital RI.

Makan Bergizi Hingga Koperasi Merah Putih

Selain isu keamanan digital, Pemprov Maluku Utara memposisikan integrasi program prioritas bentukan Presiden Prabowo Subianto sebagai pilar utama dongkrak kesejahteraan lokal. 

Transformasi sosial ekonomi di wilayah kepulauan ini ditargetkan melesat melalui eksekusi nyata dari hulu ke hilir.

Beberapa mandat nasional yang kini tengah dikebut persiapannya di Maluku Utara meliputi perluasan jangkauan Makan Bergizi Gratis bagi pelajar, standarisasi infrastruktur melalui Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, serta pengaktifan jaringan Koperasi Merah Putih. 

Sektor komoditas lokal dan UMKM Malut diproyeksikan masuk ke dalam ekosistem koperasi ini guna memotong jalur tengkulak dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat.

Penerapan PP TUNAS menjadi sorotan utama dalam upacara yang dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD, ASN, perwakilan mahasiswa, serta pasukan gabungan TNI/Polri tersebut. 

Dengan tema besar "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara", regulasi ini mewajibkan seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk memperketat sistem verifikasi usia dan menyaring konten berbahaya yang dapat diakses oleh anak-anak.

Samsuddin Abdul Kadir menambahkan tantangan geografis Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan tidak boleh menjadi alasan lambatnya adopsi regulasi proteksi digital ini. 

Kolaborasi lintas sektor antara Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, serta aparat penegak hukum menjadi kunci utama keberhasilan penegakan aturan baru tersebut.

Menghidupkan Spirit Boedi Oetomo di Era Disrupsi Global

Menutup arahannya, Sekprov Maluku Utara mengingatkan kembali akar sejarah pergerakan nasional yang dimotori oleh Boedi Oetomo pada tahun 1908. 

Sumber: