Layanan Digital Terpadu, Satu Klik Selesai

 

Pemerintah Indonesia menghadirkan platform digital terpadu. Menghubungkan seluruh layanan publik dari kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah dalam satu ekosistem. Cukup sekali klik, warga dapat mengakses berbagai layanan secara online tanpa batasan ruang dan waktu.

-------------------------------------------------

PROGRAM ini mengusung prinsip Digital First, memastikan tata kelola pemerintahan yang cepat, transparan, dan fokus pada pelayanan.

Penerapan Once Only Principle pemanfaatan data tunggal memastikan warga hanya perlu memasukkan data satu kali saja, menghilangkan pengulangan dan memangkas birokrasi yang rumit.

Melalui layanan ini, masyarakat tak perlu lagi antre atau datang ke kantor pemerintahan. Layanan administrasi kependudukan, perizinan usaha, pajak, dan lainnya tersedia 24 jam via ponsel atau komputer asalkan terhubung internet.

Ini menghemat waktu, biaya, dan mempermudah kehidupan warga di seluruh pelosok negeri.

Setiap proses layanan dapat dipantau secara real-time mulai dari status pengajuan “Diproses”, “Ditolak”, hingga “Disetujui”.

Fitur pelacakan ini meminimalisir praktik tidak transparan dan membuka ruang bagi pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.

Efisiensi Anggaran dan Perlindungan Data

Implementasi layanan digital mengurangi penggunaan kertas dan beban administratif berulang sehingga mengoptimalkan pengeluaran negara.

Keamanan data warga terjamin melalui enkripsi tinggi dan protokol perlindungan mutakhir berstandar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Digital Public Infrastructure (DPI) menjadi pondasi utama yang memastikan interkoneksi identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital berjalan lancar dan aman.

DPI juga mendukung Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar sistem pemerintahan terpadu berjalan efektif dan terukur.

Keberhasilan program ini bergantung pada sinergi lintas lembaga, antara lain KemenPAN-RB sebagai koordinator reformasi birokrasi digital, Kominfo yang menyediakan jaringan dan pusat data nasional, BSSN yang menjaga keamanan siber, dan Kemendagri yang memfasilitasi integrasi data kependudukan sebagai identitas tunggal.

Platform ini menyediakan satu akun masuk (Single Sign-On), dashboard personal warga yang menampilkan status layanan, katalog lengkap layanan beserta biaya dan estimasi waktu, portal pembayaran digital, serta fitur pengaduan yang terintegrasi dengan sistem pengawasan pemerintah. Aksesibilitas pun diperhatikan dengan antarmuka ramah untuk penyandang disabilitas.

Pemberantasan Korupsi Melalui Digitalisasi

Digitalisasi dianggap ampuh memotong rantai birokrasi panjang dan mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi menjadi celah korupsi.

Data pencatatan transaksi digital memudahkan pengawasan, mendukung visi pemerintah yang bersih dan efektif.

GovTech, platform super apps yang dikembangkan Perum Peruri, mengintegrasikan layanan dari tujuh kementerian serta penyimpanan data berbasis cloud.

Penyaluran bantuan sosial (bansos) juga akan menggunakan teknologi biometrik seperti face recognition, mengurangi kesalahan data dan pemborosan anggaran, yang ditargetkan bisa menghemat hingga Rp500 triliun.

Pemerintah mendorong akses internet cepat di seluruh daerah hingga 100 Mbps pada 2029, pendampingan daerah lewat Klinik Pemerintah Digital, dan penyederhanaan kerja sama antar pemangku kepentingan untuk memastikan pemerataan.

Komisi I DPR juga mendukung penguatan enkripsi, audit berkala, serta penyusunan regulasi agar tata kelola digital terlaksana dengan aman dan terpercaya.

 

SELENGKAPNYA BACA DI DISWAY https://disway.id/read/899047/indonesia-satu-aplikasi

Sumber: