Gebrakan Prabowo: 3 Juta Rumah

Presiden Prabowo Subianto, memperkenalkan program 3 Juta Rumah. Misinya menyelesaikan krisis perumahan di Indonesia. Baik di perkotaan, pedesaan maupun pesisir. Pembangunan 3 juta unit hunian ini dilakukan setiap tahun. Harapannya memberi akses rumah layak pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok miskin ekstrem.

--------------------------------------------------

SATU dari masalah terbesar dalam sektor perumahan Indonesia adalah backlog yang mencapai hampir 10 juta unit rumah serta lebih dari 26 juta rumah yang tidak layak huni dan memerlukan renovasi. 

Program ini secara strategis membagi pembangunan dengan prioritas 2 juta unit rumah di desa dan 1 juta di kota besar, guna memberikan pemerataan yang nyata. 

Selain membangun rumah baru, program juga fokus pada renovasi rumah tidak layak dan penataan kawasan kumuh demi meningkatkan kualitas lingkungan sosial.

Skala besar pembangunan hunian ini diharapkan menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja. 

Data dari sektor properti menunjukkan bahwa setiap unit rumah dapat menampung 4 sampai 5 tenaga kerja langsung. 

Dengan target 3 juta rumah, potensi penyerapan tenaga kerja berkisar 12 hingga 15 juta orang per tahun, bahkan mencapai 20 juta jika memasukkan industri pendukung lain. 

Selain itu, program ini merangsang pertumbuhan ekonomi nasional dan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan 7-8 persen, melalui peningkatan permintaan berbagai industri material dan jasa terkait.

Skema Pembiayaan yang Inklusif

Pemerintah Indonesia mengembangkan metode pembiayaan baru seperti skema sewa beli (rent-to-own) untuk masyarakat yang selama ini sulit mengakses KPR konvensional. 

Terutama pekerja informal dan mereka yang memiliki catatan kredit kurang baik di OJK. Proses pembayaran sewa akan sekaligus menjadi tabungan untuk DP rumah, memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kepemilikan rumah secara bertahap. 

Pendukung program ini melibatkan berbagai kementerian, OJK, Bank Indonesia, sampai asosiasi pengembang perumahan.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 18 triliun untuk mendukung pembiayaan perumahan lewat FLPP dan penyertaan modal PT SMF. 

Perizinan dipercepat dengan penghapusan bea dan retribusi untuk MBR, berkat Surat Keputusan Bersama antar Kementerian. 

Sumber: